Haluannews Ekonomi – CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi menjadi penopang operasional Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Pemerintah berencana menerapkan skema Public Service Obligation (PSO) untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan Whoosh.
Related Post
Berbeda dengan moda transportasi lain yang menikmati subsidi PSO, KCJB selama ini belum mendapatkan fasilitas serupa. "Tadi sudah koordinasi, ke depannya Whoosh ini ada porsi Public Service Obligation yang ditanggung pemerintah, dan sarananya juga akan ditanggung bersama-sama," ujar Rosan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).
Rosan menambahkan, rencana ini masih dalam tahap finalisasi. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk menanggung sebagian beban operasional kereta cepat ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang.
"Ada undang-undangnya yang mengatur bahwa prasarana dan transportasi massal adalah tanggung jawab pemerintah. Sementara untuk sarana dan operasionalnya bisa ditangani oleh BUMN atau badan usaha lainnya," jelas Rosan.
Subsidi PSO sendiri merupakan subsidi yang diberikan pemerintah untuk memastikan tersedianya layanan publik yang terjangkau. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan harga tiket Whoosh dapat lebih bersaing dan meringankan beban masyarakat.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar