Haluannews Ekonomi – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) saham senilai Rp 2 triliun. Langkah ini diungkapkan oleh Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap, sebagai upaya strategis untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.
Benjie Yap dalam wawancara virtual terkait Laporan Kinerja Keuangan Kuartal II 2025, Kamis (31/7/2025), menegaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan imbal hasil yang lebih baik kepada pemegang saham. Di samping itu, UNVR tetap menjaga fleksibilitas keuangan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan di masa depan. Perusahaan juga fokus mendorong ketahanan margin melalui manajemen biaya yang disiplin, optimalisasi portofolio, dan eksekusi yang berkelanjutan.
Sesuai keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pelaksanaan buyback akan mengikuti regulasi yang berlaku dengan harga maksimum Rp1.700 per lembar saham. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor, dan jumlah saham free float setelah buyback tidak akan kurang dari 7,5% dari total saham tercatat.
UNVR memastikan bahwa dana yang digunakan untuk buyback berasal dari kas internal, bukan dari pinjaman atau hasil penawaran umum. Saham hasil buyback akan dicatat sebagai saham treasuri dan mengurangi ekuitas perusahaan.
Manajemen UNVR meyakinkan bahwa aksi korporasi ini tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, posisi permodalan, dan likuiditas perusahaan. UNVR memiliki likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan operasional bisnis.
Untuk kelancaran proses buyback, UNVR telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai pelaksana, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan buyback saham UNVR:
- Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI serta pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan: 31 Juli 2025.
- Periode Buyback: 31 Juli 2025 sampai dengan 30 Oktober 2025 (maksimum 3 bulan), kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan sebelum 30 Oktober 2025.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar