haluannews.id – Ekspor sejumlah produk nikel dari Indonesia kini menghadapi tantangan serius. Pengiriman nickel pig iron (NPI) dilaporkan tertunda di berbagai pelabuhan, menunggu uji tambahan kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) sebelum izin ekspor dapat diterbitkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara, menjelaskan akar masalah yang menghambat laju ekspor komoditas strategis ini.
Related Post
Bahlil mengungkapkan, hasil investigasi tim Kementerian ESDM menemukan adanya unsur logam tanah jarang dalam beberapa produk hilirisasi mineral, termasuk nikel dan tembaga yang akan diekspor. Menurutnya, keberadaan LTJ ini adalah sesuatu yang tak terhindarkan, mengingat produk seperti NPI belum mencapai tahap akhir pengolahan. "Itu memang ada kadar tertentu dan ada isinya tentang logam tanah jarang. Ikutan sebenarnya," ujar Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Senin (3/8/2026), menegaskan bahwa LTJ hadir sebagai mineral bawaan.
Ia menjelaskan, NPI yang diekspor saat ini baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen dari proses pengolahan total. Pada fase ini, wajar jika masih terdapat komponen mineral lain seperti besi dan unsur-unsur lainnya, termasuk LTJ, yang ikut terbawa. Ironisnya, Indonesia belum memiliki infrastruktur industri yang mampu mengolah LTJ secara khusus sebagai mineral ikutan ini.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian ESDM bersama pihak terkait tengah merumuskan strategi komprehensif untuk memastikan aktivitas industri para investor tetap berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme tata kelola atau regulasi khusus untuk LTJ sebagai mineral ikutan.
Bahlil turut meluruskan peran Kementerian ESDM dalam polemik ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab pada sektor hulu dan perizinan industri, sementara produk olahan dan izin ekspor berada di bawah kewenangan kementerian lain. "Kementerian ESDM ini bukan kementerian dengan segala maha firmannya ada, enggak ada," pungkasnya, menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menyelesaikan isu kompleks ini.
Tinggalkan komentar