haluannews.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk tahun anggaran 2026 tetap berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas fiskal negara di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembiayaan negara, termasuk penerbitan SBN, akan diselaraskan dengan target defisit anggaran yang telah diumumkan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi terbaru, pemerintah menargetkan defisit APBN berada di angka 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kami akan bekerja sesuai dengan target yang telah kita umumkan. Dengan target defisit sebesar 2,85 persen dari PDB, angka penerbitan SBN pun akan disesuaikan agar tetap sejalan dengan rencana tersebut," ujar Suahasil saat memberikan keterangan kepada awak media pada Senin (26/10/2026).
Perlu diketahui, terdapat sedikit penyesuaian dalam proyeksi defisit APBN 2026. Jika sebelumnya diprediksi berada di level 2,68 persen dari PDB, kini Kementerian Keuangan memproyeksikan angka tersebut akan sedikit naik menjadi 2,85 persen. Perubahan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengatur strategi pembiayaan melalui utang maupun instrumen lainnya.
Hingga akhir September 2026, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto telah mencapai Rp494,3 triliun. Angka ini merupakan 59,4 persen dari total target pembiayaan sebesar Rp832,2 triliun yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Sementara itu, untuk sektor Surat Berharga Negara (SBN), realisasi hingga 30 September 2026 telah menyentuh Rp497,5 triliun atau sekitar 62,6 persen dari total target tahunan sebesar Rp799,5 triliun.
Kondisi Yield SBN Tetap Terkendali
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan tanggapan terkait fluktuasi imbal hasil (yield) SBN yang sempat mengalami kenaikan. Meski sempat melonjak ke level 7 persen menyusul adanya potensi penurunan status pasar saham oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), pemerintah menyatakan kondisi pasar masih dalam kategori aman.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin, menjelaskan bahwa kenaikan yield tersebut masih dalam batas yang wajar dan kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa. Sebagai perbandingan, data Refinitiv menunjukkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun sempat menyentuh 7,446%, sementara obligasi Jerman pada periode yang sama berada di level 3,3546%.
Herman meminta para pelaku pasar untuk tetap optimis terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, kenaikan imbal hasil merupakan respons pasar yang wajar karena investor menginginkan keuntungan lebih tinggi di tengah ketidakpastian global.
"Kondisi kita relatif masih aman. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa yang situasinya cukup mengkhawatirkan, Indonesia masih sangat kompetitif. Kita harus percaya diri dengan fundamental ekonomi negara kita yang besar ini," pungkas Herman.
Tinggalkan komentar