Haluannews Ekonomi – M. Misbakhun, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai warga desa yang tidak bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) harus dipahami secara tepat oleh masyarakat. Klarifikasi ini disampaikan di tengah gejolak fluktuasi nilai tukar rupiah yang signifikan terhadap mata uang Paman Sam.
Related Post
Menurut Misbakhun, esensi dari pernyataan Presiden Prabowo adalah upaya untuk menenangkan sentimen pasar dan menjaga stabilitas psikologis publik. Ia menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, sebuah pandangan yang juga selaras dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
"Yang dimaksud Bapak Presiden itu orang desa tidak menggunakan dolar. Tapi itu adalah pesan yang tersirat. Tujuannya adalah menenangkan," terang Misbakhun, seperti dikutip Haluannews.id.
Upaya menenangkan ini krusial untuk mencegah kepanikan meluas di tengah masyarakat. Misbakhun berharap isu pelemahan rupiah tidak menjadi bahan obrolan di setiap sudut, mulai dari warung kopi hingga warung Indomie, yang dapat memicu kekhawatiran berlebihan di kalangan masyarakat awam yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan transaksi dolar.
"Orang tujuannya menenangkan untuk menjaga stabilitas, ketenangan psikologis masyarakat. Jangan sampai di warung kopi ngomongin dolar, di warung Indomie ngomongin dolar, terus di mana-mana ngomongin dolar. Terus apakah mereka benar bahwa beli Indomie, beli kopi pakai dolar? Enggak," imbuhnya, menekankan bahwa transaksi sehari-hari tetap menggunakan rupiah.
Meskipun demikian, Misbakhun mengakui bahwa depresiasi nilai tukar rupiah memang membawa dampak bagi sebagian sektor dan masyarakat. Oleh karena itu, DPR telah mendesak Bank Indonesia (BI) untuk mengintensifkan intervensi pasar dan operasi moneter guna menjaga stabilitas rupiah.
"Kami meminta Bank Indonesia melakukan operasi moneter yang terukur, yang bisa memberikan dampak secara langsung terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Bahkan kita minta rupiah dikerek kepada angka kesepakatan politik di Rp16.500 sesuai dengan keputusan asumsi makro di APBN," jelasnya, merujuk pada target asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut masyarakat di desa tidak menggunakan dolar AS ini sebelumnya disampaikan dalam acara peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kala itu, Prabowo menyatakan bahwa dampak pelemahan rupiah lebih terasa bagi mereka yang sering bertransaksi atau bepergian ke luar negeri.
"Nggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar," ujar Prabowo kala itu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memberikan penjelasan serupa. Purbaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat memahami kondisi nilai tukar rupiah saat ini. Namun, konteks pembicaraan pada saat itu adalah penggunaan langsung dolar AS oleh koperasi desa Merah Putih yang menjadi audiensnya.
"Itu konsumsi orang desa pada waktu kemarin. Jadi jangan anggap Pak Presiden gak ngerti Pak Presiden mengerti betul tentang rupiah. Cuma kan konteksnya di sana waktu kemarin (acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih)," tegas Purbaya, seperti dikutip Haluannews.id.
Di Istana Kenegaraan, Purbaya kembali menekankan bahwa Presiden tidak asal bicara mengenai rupiah dan memahami sepenuhnya konteks pelemahan mata uang.
"Bukan berarti pak presiden nggak ngerti rupiah, dia kan juga beneran. Jadi konteksnya seperti itu," tambahnya.
Purbaya juga mengindikasikan bahwa pernyataan Presiden tersebut dilontarkan dengan tujuan menghibur dan menenangkan rakyat yang hadir dalam acara tersebut.
"Untuk menghibur rakyat saja, waktu itu di sana. Saya sih lihat konteksnya pedesaan waktu kemarin itu. Gak apa-apa ngomong begitu," pungkas Purbaya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar