Haluannews Ekonomi – Nilai tukar rupiah kembali mencetak sejarah kelam di pasar keuangan. Pada penutupan sesi I perdagangan, pukul 12.00 WIB, mata uang Garuda anjlok hingga Rp 17.925 per dolar Amerika Serikat, sebuah level terburuk sepanjang masa menurut data Refinitiv. Kondisi ini memicu pertanyaan krusial di kalangan ekonom: apakah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang gencar dilakukan masih belum cukup manjur? Para pakar menilai, pelemahan ini bukan hanya akibat gejolak global, melainkan juga diperparah oleh ‘penyakit’ internal ekonomi Tanah Air, terutama kinerja perdagangan yang tertekan.
Related Post
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi cermin nyata dari kerapuhan ini. Surplus perdagangan Indonesia pada April 2026 hanya mencapai US$ 90 juta, anjlok drastis dari US$ 3,32 miliar pada Maret. Secara kumulatif, surplus Januari-April 2026 juga merosot tajam dari US$ 11,07 miliar menjadi US$ 5,64 miliar. Penurunan signifikan ini menunjukkan berkurangnya pasokan devisa dari ekspor, yang vital bagi stabilitas rupiah.
Menanggapi situasi ini, Ekonom UOB Kay Hian, Surya Wijaksana, mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas kebijakan BI Rate. Menurutnya, akar masalah utama terletak pada minimnya kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia. Surya menyoroti anomali yang terjadi: "BI Rate naik, seharusnya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) juga ikut naik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ini tidak logis, menandakan pasar kurang kredibel," tegasnya kepada Haluannews.id.
Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede, mengakui bahwa kenaikan BI Rate dan intervensi Bank Indonesia memang krusial, namun tidak bisa menjadi satu-satunya penopang penguatan rupiah. Josua merinci berbagai langkah stabilisasi yang telah ditempuh BI, meliputi intervensi di pasar spot, transaksi DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward), NDF luar negeri, penguatan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), pembelian SBN di pasar sekunder, pembatasan pembelian valuta asing tanpa transaksi dasar, serta pengawasan ketat terhadap bank dan korporasi dengan pembelian dolar yang masif.
Langkah-langkah tersebut, imbuh Josua, memang berhasil meredam volatilitas. Namun, efektivitasnya akan terbentur batas jika pasokan devisa riil dari sektor ekspor, Devisa Hasil Ekspor (DHE), investasi, dan arus portofolio belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dengan kata lain, BI mampu menahan guncangan, tetapi penguatan rupiah yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika didukung oleh perbaikan neraca eksternal dan kredibilitas fiskal yang kokoh.
Josua juga menyoroti bahwa pada level Rp 17.900, rupiah sudah semakin jauh dari nilai wajarnya secara fundamental. "Model Real Effective Exchange Rate (REER) menunjukkan nilai wajar rupiah seharusnya di bawah Rp 17.000 per dolar. Data April yang menunjukkan REER rupiah turun ke 91,44 mengindikasikan bahwa rupiah semakin murah secara nilai riil," paparnya.
Meskipun demikian, Josua mengingatkan bahwa posisi rupiah yang ‘undervalued’ atau terlalu murah ini tidak serta merta menjamin penguatan yang cepat. Mata uang bisa saja tetap berada di posisi murah dalam jangka waktu cukup lama jika sentimen risiko pasar masih buruk dan keyakinan terhadap arah kebijakan ekonomi belum sepenuhnya pulih. "Jadi, argumen rupiah murah hanya menjadi alasan untuk potensi pemulihan, bukan jaminan pemulihan segera," tegas Josua, memberikan pandangan realistis.
Pelemahan rupiah yang mencapai rekor terburuk ini menjadi alarm bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk bersinergi lebih kuat. Diperlukan bukan hanya intervensi moneter, tetapi juga kebijakan fiskal yang kredibel dan upaya struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor serta menarik investasi, demi mengembalikan kepercayaan pasar dan stabilitas mata uang Garuda.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar