Haluannews Ekonomi – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan atas kolaborasinya dalam menyediakan hunian terjangkau. Namun, ia juga mengungkap tantangan terbesar dalam program ini: regulasi. "Sebagai Kementerian BUMN, kita fokus pada korporasi, bukan regulasi. Banyak kendala yang kita hadapi, dan yang paling berat adalah regulasi. Ini berlaku baik untuk BUMN maupun swasta," ungkap Erick di Jakarta, Rabu (27/11).
Related Post
Erick menyebut Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah berupaya menciptakan terobosan, salah satunya dengan opsi cicilan hingga 30 tahun untuk meringankan beban masyarakat. "Contohnya, program rumah rakyat versi apartemen seharga Rp 270 jutaan," tambahnya.
Regulasi yang mendukung, menurut Erick, sangat krusial bagi keberhasilan program 3 juta rumah. Pasalnya, pembiayaan menjadi faktor penentu. "Jika BTN diberikan pendanaan yang cukup, mereka mampu membangun 800 ribu rumah. Namun, jika pendanaan terbatas, bagaimana BTN bisa mewujudkannya?" tegasnya. Erick menyoroti pentingnya dukungan regulasi untuk memastikan keberhasilan program perumahan terjangkau ini.
Tinggalkan komentar