Haluannews Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun ke sistem perbankan nasional. Langkah ini, yang memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) senilai Rp 425 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Keputusan ini telah mendapat restu Presiden.
Related Post
Namun, kebijakan ini menuai beragam pandangan dari kalangan ekonom. David Sumual, Kepala Ekonom BCA, melihatnya sebagai pisau bermata dua. Ia mempertanyakan efektifitasnya mengingat kendala utama ekonomi Indonesia saat ini bukan hanya ketersediaan likuiditas, melainkan lemahnya permintaan kredit dan investasi. Menurutnya, penyuntikan dana tersebut belum tentu akan langsung berdampak pada peningkatan penyaluran kredit. "Bisa saja dana tersebut kembali diparkir di instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ujarnya kepada Haluannews.id, Kamis (11/9/2025).
Berbeda dengan David, Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, melihat potensi positif dari kebijakan ini. Ia berpendapat bahwa penambahan uang primer akan mendorong pertumbuhan uang beredar (M2), menekan suku bunga, dan mempercepat pembiayaan sektor riil. "Simulasi sederhana memperkirakan tambahan Rp 200 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan uang primer tahunan hingga belasan persen dan mendorong pertumbuhan M2 hingga sekitar 9%," jelasnya kepada Haluannews.id pada Kamis (11/9/2025). Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilannya tetap bergantung pada permintaan uang dan kecepatan realisasi belanja pemerintah.
Radhika Rao, Senior Vice President & Economist DBS Bank, menganggap langkah ini positif dari sisi likuiditas, tetapi menekankan bahwa likuiditas saat ini sudah cukup memadai. Ia menambahkan bahwa peningkatan aktivitas kredit juga membutuhkan peningkatan permintaan dari sektor rumah tangga dan korporasi. Data Juli 2025 menunjukkan perlambatan kredit perbankan menjadi 6,7% secara tahunan, dibandingkan rata-rata 11% pada 2024. Rao menilai, infus likuiditas ini merupakan bagian dari langkah yang lebih luas untuk mendorong ekonomi, termasuk kebijakan moneter longgar dan stimulus fiskal lainnya.
Pertanyaan yang muncul adalah: akankah suntikan dana Rp 200 triliun ini mampu mengatasi permasalahan fundamental ekonomi Indonesia, atau hanya menjadi suntikan kosmetik yang dampaknya terbatas? Waktu yang akan menjawabnya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar