haluannews.id – Wacana pemindahan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai sorotan tajam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas meminta agar rencana besar ini dikaji dan dipersiapkan secara matang. Tujuannya satu, menjaga stabilitas sistem perbankan nasional agar tetap kokoh dan tidak goyah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pada Senin (21/9/2026), menegaskan bahwa setiap langkah strategis yang melibatkan pergeseran dana sebesar ini harus melalui perencanaan yang komprehensif dan terukur. Tanpa persiapan yang matang, potensi gejolak pada sektor perbankan, khususnya BPD, bisa saja terjadi.
Dian memaparkan bahwa saat ini, kondisi likuiditas BPD secara umum masih terpantau stabil dan aman. Indikator-indikator penting seperti liquidity coverage ratio (LCR) pada Juli 2026 tercatat 174,55%, AL/NCD sebesar 106,04%, dan AL/DPK 22,29%. Angka-angka ini jauh di atas ambang batas ketentuan, menunjukkan cadangan dana BPD yang memadai.
Meskipun demikian, OJK mengakui adanya tren perlambatan pada fungsi intermediasi BPD, yaitu penyaluran pinjaman. Namun, Dian memastikan bahwa laju perlambatan ini masih dalam batas yang wajar dan didukung oleh tingkat permodalan BPD yang kuat.
Lebih lanjut, Dian menyoroti peran krusial segmen ASN bagi BPD. Gaji ASN bukan sekadar salah satu basis nasabah, melainkan mitra strategis dan sumber pendanaan yang stabil. Meskipun dana non-Pemerintah Daerah (Pemda) mendominasi DPK BPD, dana gaji ASN adalah komponen likuiditas yang sangat diandalkan.
"Apabila terjadi pergeseran dana tersebut, BPD mau tidak mau harus melakukan penyesuaian signifikan pada pengelolaan likuiditas mereka. Ini penting agar rasio-rasio likuiditas tetap terjaga dalam koridor aman," jelas Dian. Ia menambahkan bahwa tingkat dampak dari pemindahan ini akan bervariasi pada setiap BPD, tergantung pada struktur pendanaan, konsentrasi sumber dana, dan kapasitas manajemen risiko masing-masing bank.
OJK juga mengingatkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun BPD, baik dari Pemda maupun non-Pemda, memiliki siklus ekonomi yang vital. Dana tersebut akan kembali diputar oleh BPD untuk disalurkan sebagai kredit dan pembiayaan ke berbagai sektor. Dengan demikian, keberadaan gaji ASN di BPD memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi BPD untuk menggerakkan roda perekonomian daerah melalui penyaluran kredit.
"Oleh karena itu, OJK akan terus memantau ketat stabilitas likuiditas setiap BPD. Ini demi memastikan BPD dapat terus menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal dan berperan aktif sebagai penggerak utama ekonomi di daerah masing-masing," pungkas Dian.
Tinggalkan komentar