haluannews.id – Di tengah geliat pesat perdagangan digital, sebuah ironi mencolok terkuak: laju transaksi yang kian masif ternyata belum sejalan dengan terbentuknya fondasi kepercayaan digital yang kokoh. Kondisi ini, menurut CEO Privy Marshall Pribadi, menjadi penghambat utama, khususnya bagi jutaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam meraih potensi maksimal mereka.
Related Post
Marshall menjelaskan, meski kecepatan dan volume transaksi digital telah melesat, hal itu tidak otomatis menciptakan jaminan kepercayaan yang memadai. Inti persoalannya bukan sekadar mengamankan transaksi semata, melainkan bagaimana memastikan identitas para pihak yang terlibat, keabsahan tindakan yang dilakukan, serta kemampuan untuk memverifikasi dan membuktikan seluruh proses transaksi tersebut. "Kepercayaan digital lebih dari sekadar mengamankan. Kita butuh kepastian siapa yang bertransaksi, apa yang dilakukan, dan apakah prosesnya bisa dibuktikan," tegas Marshall.
Indonesia sendiri tidak membangun ekosistem kepercayaan digital dari titik nol. Infrastruktur penting telah terbangun dan beroperasi. Sebagai contoh, platform pengadaan pemerintah e-Katalog LKPP saat ini telah mengadopsi tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pesanan pembelian dan dokumen serah terima barang, melibatkan lebih dari 300.000 pelaku usaha. Selain itu, tanda tangan elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem Coretax untuk faktur pajak dan bukti potong. "Rantai kepercayaan ini sudah utuh dan berjalan di skala nasional, dari pesanan hingga faktur pajak, semuanya terverifikasi," tambah Marshall.
Lebih lanjut, Indonesia juga memiliki Indonesian Root Certificate Authority (RCA) yang dioperasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, didukung oleh ekosistem satu CA pemerintah dan sepuluh CA nonpemerintah. Ini menunjukkan bahwa fondasi dasar sudah kokoh. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memperluas pemanfaatan infrastruktur ini agar semakin banyak transaksi digital dapat berlangsung dengan tingkat kepercayaan yang optimal.
Manfaat kepercayaan digital, menurut Marshall, jauh melampaui sekadar keamanan. Ketika validitas transaksi dan integritas data terjaga, informasi tersebut dapat menjadi kunci pembuka akses ke aktivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk pendanaan. Inilah yang menjadi titik krusial bagi UMKM dan pelaku usaha informal. Keraguan terhadap identitas usaha, kekuatan dokumen transaksi, dan kesulitan verifikasi seringkali membatasi hubungan mereka dengan konsumen, mitra, bahkan lembaga keuangan.
"Banyak pelaku usaha informal punya potensi besar, tapi terganjal masalah kepercayaan. Ketika identitas dan transaksi mereka sulit diverifikasi, akses ke pasar dan pembiayaan jadi terbatas," jelas Marshall. Ia mengutip data Asian Development Bank proyeksi 2025 yang menunjukkan kesenjangan pembiayaan perdagangan global mencapai US$2,5 triliun, dengan penolakan pembiayaan UMKM mencapai 41%—jauh lebih tinggi dibanding perusahaan multinasional yang hanya 7%.
Di Indonesia, sekitar 66 juta UMKM menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, namun kontribusi ekspornya baru sekitar 16%. Kesenjangan pembiayaan UMKM di Tanah Air diperkirakan mencapai US$234 miliar. Marshall menekankan bahwa identitas digital yang terverifikasi adalah "agunan termurah" bagi UMKM. Bank seringkali menolak bukan karena risiko, melainkan karena ketidakmampuan memverifikasi identitas pemohon.
Oleh karena itu, Marshall mendorong adanya saling pengakuan dan interoperabilitas layanan kepercayaan, mencakup sertifikat, tanda tangan elektronik, segel elektronik, dan daftar kepercayaan. Ia mengusulkan agar ini menjadi bagian integral dari implementasi WTO E-Commerce Agreement dan ASEAN DEFA. "Perdagangan dan pembayaran sudah berjalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kepercayaan juga dapat melintasi batas negara," ujarnya.
Pembangunan kepercayaan lintas negara tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh satu negara. Mekanisme yang dibangun di dalam negeri harus dapat dikenali dan digunakan dalam ekosistem perdagangan digital global yang lebih luas. Pada akhirnya, Marshall menegaskan, perdagangan digital membutuhkan sistem yang tidak hanya cepat dan terhubung, tetapi juga sepenuhnya dapat dipercaya. Kepercayaan digital harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari infrastruktur ekonomi, bukan sekadar lapisan keamanan teknologi.
"Ketika transaksi dapat dipercaya, lebih banyak pelaku usaha dapat terhubung dengan pasar, rantai pasok, dan sumber pembiayaan," tutup Marshall, menekankan bahwa perdagangan bebas sejati adalah perdagangan yang bebas dari penipuan.
Tinggalkan komentar