Haluannews Ekonomi – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan strategi jitu menghadapi peningkatan dan keberlanjutan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) yang tinggi. Menurutnya, pasar keuangan Indonesia perlu berinovasi, salah satunya melalui sekuritisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam seminar Kafegama di Menara BTN, Sabtu (14/12/2024), Perry secara langsung meminta Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L.P. Napitupulu, untuk memanfaatkan potensi ini.
Related Post
"Jika Bapak Nixon memberikannya kepada saya, saya akan menggunakannya sebagai underlying untuk menerbitkan surat berharga jangka pendek di pasar uang, dengan tenor satu bulan, tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, hingga dua belas bulan, selama memiliki rating," tegas Perry. Ia menjelaskan bahwa rating sekuritas yang diterbitkan bukan berasal dari BTN, melainkan dari penilaian terhadap portofolio KPR itu sendiri. "Semakin baik kualitas KPR yang menjadi underlying, ratingnya akan semakin tinggi. Idealnya di atas investment grade," tambahnya.
Perry menjelaskan, KPR yang disekuritisasi dapat diperdagangkan di pasar uang, menciptakan sekuritas jangka pendek dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang bervariasi. "Ini akan menciptakan pasar yang lebih dinamis, memberikan pilihan bagi pelaku pasar antara high return high risk dan low return low risk," jelasnya.
Lebih lanjut, Perry mengungkapkan kesiapan BI untuk menyerap sekuritisasi KPR, mengingat BI tengah agresif menjual Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk mengelola arus modal masuk. Ia bahkan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu BTN dan lembaga keuangan lainnya dalam mendorong sekuritisasi KPR, mengingat kendala utama terletak pada aspek legalitas. Kehadiran Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Sophia Wattimena, dalam seminar tersebut menunjukkan komitmen untuk mengatasi hal ini.
"Koordinasi BI dan OJK sangat penting untuk membantu BTN dan lembaga keuangan lain dalam sektor perumahan. UU P2SK telah memberikan landasan hukum yang memungkinkan penggunaan sistem rating dalam proses sekuritisasi," pungkas Perry.
Tinggalkan komentar