Haluannews Ekonomi – Ekspansi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) terus berlanjut. Bank Indonesia (BI) mengumumkan kerja sama baru dengan empat negara untuk penggunaan QRIS, di tengah kritik dari pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menganggapnya sebagai hambatan perdagangan.
Related Post
Deputi Gubernur Senior BI, Destry, mengungkapkan dalam acara Edukasi Pekerja Migran Indonesia di Jakarta (21/4/2025), bahwa Indonesia tengah menjalin kerja sama penggunaan QRIS dengan Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. "Saat ini prosesnya sedang berjalan dengan keempat negara tersebut," ujar Destry.
Keberhasilan ini menambah daftar negara yang telah menggunakan QRIS, yang sebelumnya mencakup Malaysia, Thailand, dan Singapura. Destry menekankan kemudahan transaksi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri berkat QRIS, baik melalui bank maupun non-bank.
Namun, perluasan jaringan pembayaran QRIS ini menuai sorotan negatif dari pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Dalam dokumen Foreign Trade Barriers yang dirilis United States Trade Representative (USTR) pada Februari 2025, AS menuding Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/2019 tentang standar nasional QR Code (QRIS) sebagai hambatan perdagangan. AS menilai, proses pembuatan kebijakan QRIS kurang transparan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional.
Selain itu, AS juga menyoroti PBI No. 19/08/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan PBI No. 19/10/PADG/2017 yang dinilai membatasi partisipasi asing dalam sistem pembayaran Indonesia. USTR mengkritik persyaratan kerja sama dengan switch GPN Indonesia yang berlisensi dan proses persetujuan yang bergantung pada dukungan pengembangan industri dalam negeri, termasuk transfer teknologi.
Keberhasilan ekspansi QRIS ke empat negara baru ini menjadi bukti daya saing sistem pembayaran Indonesia di kancah internasional. Namun, kritik dari AS perlu menjadi perhatian serius bagi BI untuk memastikan kebijakannya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperhatikan kepentingan internasional.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar