haluannews.id – Presiden Prabowo Subianto menggebrak dengan rencana ambisius: merampingkan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis. Targetnya, setidaknya 750 perusahaan pelat merah akan ditutup hingga akhir tahun 2026. Langkah berani ini bukan sekadar efisiensi, melainkan upaya fundamental untuk membenahi tata kelola dan memangkas pemborosan yang selama ini membebani keuangan negara, dengan potensi penghematan fantastis mencapai Rp100 triliun.
Related Post
Gagasan revolusioner ini disampaikan Prabowo dalam sebuah dialog eksklusif bersama jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang kemudian disiarkan oleh haluannews.id pada Rabu (16/9/2026). Ia mengungkapkan, sebanyak 328 perusahaan telah lebih dulu ditutup. Penutupan ini menyasar entitas yang dinilai tidak sehat dan tidak produktif, sementara BUMN yang kuat dan menguntungkan akan terus diperkuat.
Prabowo tak menampik kekagetannya saat pertama kali mengetahui jumlah BUMN yang sebenarnya. Dari perkiraan awal sekitar 300, ternyata totalnya mencapai 1.074 perusahaan, termasuk anak usaha. Angka yang fantastis ini, menurutnya, menjadi cerminan nyata dari masalah tata kelola yang kronis. Ia menyoroti bagaimana entitas-entitas ini kerap berubah fungsi menjadi kendaraan politik, dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan bagi kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat.
"Saya gregetan, ini uang rakyat kemudian mereka seenaknya nipu luar biasa," tegas Prabowo, menggambarkan kekesalannya terhadap praktik manipulasi laporan keuangan demi bonus besar. Ia juga membandingkan ketelitian sektor swasta dalam menghitung anggaran proyek dengan kecenderungan BUMN yang justru membengkak. "Dipikir ah ini kan negara, dia nyolong dia mark-up," ujarnya, menambahkan bahwa BUMN seringkali menjadi sumber dana bagi oknum-oknum yang berkuasa.
Dengan penutupan 328 perusahaan yang telah berjalan, negara berhasil menghemat Rp50 triliun dari berbagai biaya operasional. Prabowo optimis, jika target 750 BUMN tercapai, penghematan bisa melonjak hingga Rp100 triliun. Ini adalah komitmen nyata untuk menciptakan ekosistem BUMN yang bersih, efisien, dan benar-benar melayani kepentingan nasional, bukan menjadi beban atau alat kepentingan segelintir pihak.
Tinggalkan komentar