haluannews.id – Sektor pinjaman online atau pinjol di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang fantastis, dengan total penyaluran dana yang kini menembus angka Rp105,63 triliun hingga Juli 2026. Angka ini melonjak 24,76% secara tahunan, sebuah laju ekspansi yang jauh melampaui industri pembiayaan konvensional. Namun, di balik geliat pertumbuhan pesat ini, potensi risiko kredit macet juga ikut membayangi, dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) yang mencapai 4,32%.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan data ini dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Komisioner OJK bulan Agustus 2026. Menurutnya, meski pertumbuhan pinjol sangat agresif, yakni 24,76% year-on-year, kondisi ini tetap diiringi dengan tingkat risiko kredit yang masih di atas 4%.
TWP90 sendiri merupakan indikator krusial yang mencerminkan pinjaman yang telah menunggak pembayaran lebih dari 90 hari. Angka 4,32% menunjukkan bahwa sebagian dari total pinjaman yang disalurkan berpotensi gagal bayar, menjadi perhatian serius bagi regulator dan pelaku industri. Pertumbuhan pinjol ini jauh lebih tinggi dibandingkan piutang perusahaan pembiayaan yang hanya tumbuh 2,01% pada periode yang sama.
Selain pinjol, beberapa sektor lain di bawah pengawasan PVML OJK juga menunjukkan dinamika menarik. Industri pergadaian, misalnya, mencatat lonjakan penyaluran pembiayaan yang lebih spektakuler, yakni 50,73% secara tahunan, mencapai Rp160,78 triliun pada Juli 2026. Sementara itu, piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konvensional hanya bertumbuh tipis 2,01% menjadi Rp513,05 triliun. Lain halnya dengan pembiayaan modal ventura yang justru mengalami kontraksi 0,46%, menyusut menjadi Rp16,32 triliun.
OJK sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan industri pinjol. Salah satu fokus utamanya adalah memperluas akses pembiayaan yang inklusif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sembari memastikan pengelolaan risiko tetap terjaga.
Tinggalkan komentar