haluannews.id – Sebuah keputusan mengejutkan datang dari para pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025. Mereka secara tegas menolak rencana restrukturisasi yang diajukan oleh PT Pos Indonesia (Persero), sebuah langkah yang berpotensi mengguncang upaya pemulihan perusahaan logistik pelat merah tersebut. Nilai pokok sukuk yang menjadi sorotan dalam penolakan ini mencapai Rp500 miliar.
Related Post
Peristiwa penting ini terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) yang diselenggarakan pada Jumat 4 September 2026. RUPSI tersebut mengagendakan tiga poin krusial. Agenda pertama berfokus pada pemaparan kondisi terkini PT Pos Indonesia. Kemudian agenda kedua membahas permohonan persetujuan atas restrukturisasi perusahaan yang merupakan bagian integral dari rencana pemulihan melalui program Transformasi dan Restrukturisasi. Terakhir agenda ketiga meminta izin pengesampingan kewajiban finansial (waiver financial covenant) berdasarkan laporan keuangan audit tahunan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026.
Hasil pemungutan suara yang sah dan mengikat menunjukkan bahwa pemegang sukuk secara bulat tidak menyetujui agenda kedua dan ketiga RUPSI tersebut. Penolakan ini tercatat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Selasa 8 September 2026 dan menjadi sorotan publik.
Dalam RUPSI tersebut kehadiran pemegang sukuk atau kuasa yang sah sangat signifikan mewakili nilai pokok sebesar Rp4596 miliar. Angka ini setara dengan 9192% dari total sukuk beredar yang belum dilunasi setelah dikurangi kepemilikan sukuk oleh emiten dan afiliasinya. Total pokok Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025 yang belum dilunasi sendiri mencapai Rp500 miliar dengan Rp10 juta di antaranya dimiliki oleh afiliasi emiten.
PT Pos Indonesia (Persero) diketahui menjadi salah satu entitas BUMN yang sedang dalam proses perbaikan di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru sekitar 30% dari total permasalahan BUMN yang berhasil diatasi. Tiga sektor utama menjadi prioritas perbaikan yakni perusahaan konstruksi milik negara sektor logistik dan dana pensiun.
Lebih lanjut Dony Oskaria menegaskan pentingnya pembenahan di sektor logistik. Ia menyatakan bahwa Danantara tengah menggarap transformasi menyeluruh di tubuh PT Pos Indonesia. "Harapan saya sih bisa selesai di akhir tahun ini juga" pungkas Dony menunjukkan optimisme terhadap penyelesaian proses transformasi tersebut meskipun adanya penolakan restrukturisasi sukuk.
Tinggalkan komentar