haluannews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai gelombang permintaan tambahan anggaran yang fantastis dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk tahun 2027. Di tengah ambisi besar K/L yang totalnya bisa mencapai ribuan triliun rupiah, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memiliki batasan finansial yang tidak memungkinkan semua permohonan dapat dipenuhi.
"Tidak mungkin semua permintaan dipenuhi. Kalau semua K/L meminta, angkanya bisa mencapai seribu triliun rupiah," ujar Purbaya kepada awak media di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (7/9/2026). Ia menambahkan, jika saja keuangan negara tak terbatas layaknya di surga, tentu semua usulan akan dikabulkan. Namun, realitasnya, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah untuk menetapkan prioritas.
Purbaya menjelaskan, prinsip ekonomi selalu dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, pemerintah harus cermat dalam memilih alokasi yang paling optimal demi kemajuan perekonomian nasional. Proses seleksi ketat ini sedang berlangsung untuk memastikan setiap rupiah memberikan dampak maksimal.
Dalam pembahasan sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, target belanja negara mengalami penyesuaian. Angka belanja negara kini dipatok di Rp4.106,3 triliun, naik signifikan Rp9,1 triliun dari proyeksi awal Rp4.097,2 triliun. Peningkatan ini terutama terlihat pada pos belanja pemerintah pusat, khususnya untuk K/L, yang melonjak dari Rp1.504,7 triliun menjadi Rp1.513,8 triliun.
Tak hanya belanja, proyeksi pendapatan negara dan hibah juga ikut terkerek naik Rp9,1 triliun, mencapai Rp3.435 triliun dari sebelumnya Rp3.426 triliun. Kontribusi terbesar datang dari sektor penerimaan perpajakan, termasuk pajak serta kepabeanan dan cukai, yang masing-masing ditargetkan menjadi Rp2.912 triliun dan Rp2.593 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami kenaikan Rp5,1 triliun, kini berada di angka Rp522,5 triliun.
Sejumlah K/L memang mengajukan usulan tambahan anggaran yang cukup besar sebelum pembahasan RAPBN 2027 bergulir di DPR. Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mengusulkan tambahan Rp1,473 triliun. Dana ini krusial untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi sebagai tindak lanjut Sensus Ekonomi 2026, yang vital untuk penyusunan Tabel Input Output, instrumen penting perencanaan ekonomi. Selain itu, BPS juga membutuhkan dana untuk rehabilitasi dan pembangunan gedung kantor di berbagai daerah, termasuk yang terdampak bencana.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga tak ketinggalan dengan permintaan tambahan Rp1,72 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk mendongkrak produktivitas, daya saing, hilirisasi industri, penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta pengembangan SDM industri. Usulan ini muncul mengingat pagu awal Kemenperin yang hanya sekitar Rp2 triliun dinilai belum ideal untuk agenda pembangunan industri yang masif.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan usulan paling besar, yakni Rp157,76 triliun. Angka ini bertujuan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian. Pagu anggaran Kemendikdasmen untuk tahun 2027 sendiri sebelumnya telah naik menjadi Rp61,10 triliun dari pagu indikatif Rp58,24 triliun.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga mengusulkan tambahan Rp50 triliun dari pagu indikatif. Disusul oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan permintaan Rp22,1 triliun, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebesar Rp6,62 triliun. Semua usulan ini kini berada di meja pemerintah, menunggu keputusan akhir di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Tinggalkan komentar