Haluannews Ekonomi – Otoritas Anti Pencucian Uang Uni Eropa (AMLA) memberi sinyal waspada terhadap aset kripto. Lembaga tersebut melihat potensi besar kripto dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mengancam stabilitas sistem keuangan Eropa.
Related Post
Ketua AMLA, Bruna Szego, mengungkapkan bahwa pasar kripto memiliki kerentanan tinggi. Hal ini diperparah dengan fragmentasi regulasi di berbagai negara Eropa, sementara banyak penyedia layanan kripto berupaya mendapatkan lisensi melalui kerangka perizinan baru Uni Eropa. Sifat lintas batas, anonimitas, dan kecepatan transfer aset kripto semakin meningkatkan risiko.
AMLA, yang baru beroperasi sejak 1 Juli, memprioritaskan pengawasan ketat terhadap sektor kripto. Mereka menyoroti perbedaan standar pengawasan di antara 27 regulator nasional sebagai celah yang perlu segera ditangani.
Szego menekankan pentingnya identifikasi pemilik manfaat sebenarnya dari penyedia layanan kripto, termasuk struktur kepemilikan dan keterkaitan dengan aktivitas ilegal. Regulator harus memastikan bahwa pemilik tidak terlibat dalam praktik pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Peringatan ini muncul seiring penyelidikan terhadap Binance oleh jaksa Prancis atas dugaan pelanggaran hukum terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tuduhan ini telah dibantah oleh perusahaan. Sebelumnya, pendiri Binance, Changpeng Zhao, mengundurkan diri dari posisi CEO pada 2023 dan menghadapi hukuman penjara serta denda besar dari otoritas AS.
AMLA berencana melakukan pengawasan langsung terhadap sekitar 40 lembaga keuangan terbesar dan berisiko di Uni Eropa pada 2028, termasuk beberapa dari sektor kripto. Hal ini sejalan dengan kritik dari Financial Action Task Force (FATF) yang menilai banyak negara belum sepenuhnya mematuhi standar anti pencucian uang.
FATF memperkirakan sekitar 75% yurisdiksi di dunia belum sepenuhnya patuh terhadap standar anti pencucian uang yang ditetapkan. Hal ini kontras dengan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap kripto oleh pemerintahan AS di bawah mantan Presiden Donald Trump.
Sebagai langkah awal, AMLA akan melakukan peninjauan terhadap otoritas nasional dan analisis bersama dengan unit intelijen keuangan tiap negara. Lembaga ini menargetkan peningkatan jumlah karyawan secara bertahap hingga mencapai 430 orang pada saat pengawasan langsung dimulai pada 2028.
Szego menekankan pentingnya memastikan bahwa hanya perusahaan kripto dengan sistem kepatuhan yang efektif sejak awal yang dapat memperoleh lisensi. AMLA juga meminta perusahaan kripto untuk memiliki anggota dewan yang memahami prinsip anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas sistem keuangan Eropa di tengah perkembangan pesat pasar aset digital.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar