Haluannews Ekonomi – Rencana pemerintah menaikkan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) mendapat sorotan tajam dari pelaku industri. Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Alexander Barus, menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran dan justru akan memperberat industri nikel yang tengah terpuruk. Hal ini disampaikannya menanggapi rencana pemerintah menaikkan royalti tersebut.
Related Post
Anjloknya harga nikel akibat tekanan geopolitik dan perang dagang AS-China telah memukul industri ini dengan keras. Beban semakin bertambah dengan berbagai kebijakan domestik lainnya, sebut saja retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE), kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), kewajiban penggunaan B40, dan rencana penerapan Global Minimum Tax mulai 2025. Menurut Barus, penambahan beban royalti di tengah kondisi yang sulit ini akan semakin memperparah situasi.
"Kebijakan kenaikan royalti ini tidak tepat waktu," tegas Barus dalam wawancara eksklusif di program Closing Bell Haluannews.id, Senin (21/04/2025). Ia berharap pemerintah mau mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mencari solusi yang lebih bijak untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani industri yang sudah tertekan. FINI mendesak pemerintah untuk melakukan kajian ulang yang komprehensif, mempertimbangkan kondisi terkini pasar nikel global dan dampaknya terhadap industri dalam negeri.
Wawancara lengkap Alexander Barus dapat disaksikan di program Closing Bell Haluannews.id. FINI berharap pemerintah dapat berdialog lebih intensif dengan pelaku industri untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar