haluannews.id – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang kini bertengger di level 5,75% tidak menyurutkan semangat pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indonesia mampu memacu pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 6% pada tahun 2026, meskipun kebijakan moneter cenderung agresif.
Related Post
Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD di Jakarta, Senin 22 Juni 2026, Purbaya membeberkan strategi pemerintah. Kunci utamanya adalah memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai dalam sistem perekonomian. Dengan begitu, sektor bisnis diharapkan tetap ekspansif dan tidak terhambat oleh pengetatan moneter. "Kami di pemerintahan akan memastikan peredaran uang di ekonomi tetap lancar, agar roda bisnis terus berputar," ujarnya.
Selain menjaga pasokan likuiditas, Kementerian Keuangan juga mengoptimalkan peran Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Lembaga di bawah Kemenkeu ini ditugaskan untuk menyalurkan pembiayaan bertenor panjang dan bunga rendah, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Purbaya mencontohkan, di Yogyakarta, UMK yang terdampak pandemi COVID-19 telah menerima program cicilan jangka panjang dari PIP. "Program dari PIP ini langsung dengan bunga yang sangat rendah, seharusnya tidak menjadi masalah," tegas Purbaya, sembari menanyakan implementasinya bersama PT PNM.
Bank Indonesia sendiri telah secara agresif menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam tekanan inflasi. Sejak 18 Mei 2026, Dewan Gubernur BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin, dari 4,75% menjadi 5,75%.
Namun, kebijakan pengetatan moneter ini bukannya tanpa dampak. Analisis internal haluannews.id menunjukkan, siklus kenaikan suku bunga yang agresif pada periode 2022 hingga 2023 sempat memberikan tekanan signifikan pada dinamika penyaluran kredit, terutama di sektor properti.
Pada akhir tahun 2023, saat suku bunga acuan masih di level 6%, sektor properti masih menunjukkan geliat positif. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mencatat ekspansi 12,1% secara tahunan, mencapai Rp692,2 triliun. Kinerja ini turut menopang total kredit properti secara keseluruhan yang tumbuh 7,6% menjadi Rp1.303,7 triliun pada Desember 2023.
Sayangnya, akumulasi beban suku bunga tinggi mulai mengikis daya beli masyarakat pada periode berikutnya. Memasuki akhir tahun 2024, transmisi beban suku bunga kredit mengambang mulai menekan ketahanan finansial konsumen perbankan. Pertumbuhan total penyaluran kredit properti secara agregat mengalami deselerasi menjadi 6,5% secara tahunan, dengan nilai Rp1.412,3 triliun pada Desember 2024.
Perlambatan ini sejalan dengan penurunan pertumbuhan kredit ritel KPR dan KPA yang merosot menjadi 10,0% secara tahunan. Pada saat yang sama, aktivitas kredit konstruksi nyaris stagnan, hanya mencatat pertumbuhan 0,01% dengan nilai Rp393,1 triliun. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Tinggalkan komentar