haluannews.id – Jakarta – Kursi Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero yang baru diduduki Daud Joseph selama tiga bulan kini kosong. Pengunduran diri Joseph pada 2 Juli 2026 mengejutkan banyak pihak, terutama setelah ia ditugaskan untuk melakukan pembenahan menyeluruh di perusahaan logistik pelat merah tersebut. Keputusan Joseph disebut murni karena pertimbangan pribadi, namun laporan terbaru dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara mengungkap adanya temuan serius selama masa jabatannya.
Related Post
Rohan Hafas Managing Director Stakeholders Management & Communications BPI Danantara menjelaskan bahwa Joseph mengemban misi khusus. Ia ditugaskan untuk memimpin proses perbaikan PT Pos Indonesia melalui uji tuntas komprehensif terhadap kondisi keuangan operasional tata kelola dan organisasi perusahaan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut Joseph menyimpulkan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan perombakan yang fundamental dan menyeluruh. Kompleksitas masalah yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan keahlian yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya.
Rohan Hafas lebih lanjut memaparkan bahwa uji tuntas ini mengungkap berbagai persoalan keuangan hingga tata kelola yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Bahkan BPI Danantara menerima laporan dan menemukan indikasi penyimpangan termasuk dugaan rekayasa keuangan. Kasus ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku. Rohan menegaskan tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan diproses secara profesional transparan dan sesuai jalur hukum.
Saat ini prioritas utama adalah mengembalikan PT Pos Indonesia menjadi perusahaan yang sehat profesional akuntabel dan berintegritas. Dengan demikian perusahaan diharapkan mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat. Terkait pengunduran diri Joseph BPI Danantara menghormati keputusannya dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi.
Sebelum mundur Daud Joseph sempat membeberkan kondisi keuangan PT Pos Indonesia dalam rapat di Komisi VI DPR RI pada 22 Juni 2026. Ia mengungkapkan bahwa pendapatan usaha PT Pos anjlok drastis sebesar 20% pada tahun 2025 menjadi hanya Rp39 triliun dari target Rp62 triliun. Penurunan ini berimbas pada pencapaian laba kotor yang hanya Rp15 triliun dari target Rp24 triliun. Bahkan EBITDA atau laba bersih jauh dari ekspektasi yakni hanya Rp300 miliar dari target Rp800 miliar.
Penurunan paling signifikan terjadi pada lini bisnis logistik yang sebelumnya mencapai Rp2 triliun kini hanya sekitar Rp600 miliar. Joseph menjelaskan hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi program-program distribusi pangan atau beras dari pemerintah. Namun layanan logistik kurir untuk barang di bawah 30 kilogram masih bertahan di angka Rp18 triliun. Sementara itu layanan jasa keuangan seperti pensiun kredit dan transfer tagihan juga stabil di angka Rp12 triliun. Meskipun layanan properti menunjukkan peningkatan kontribusinya terhadap pendapatan keseluruhan masih terbilang kecil. Laporan ini berdasarkan laporan keuangan unaudited yang masih dalam proses audit.
Joseph juga memaparkan bahwa dalam lima tahun terakhir kinerja keuangan perseroan memang terlihat "menghijau" berkat dukungan proyek-proyek pemerintah. Pada tahun 2020 pendapatan PT Pos mencapai Rp54 triliun dan terus meningkat hingga 2025 seiring dengan kontribusi program bantuan sosial dan pangan. Namun ketika kontribusi proyek pemerintah anjlok menjadi Rp300 miliar pada tahun 2025 total pendapatan langsung merosot tajam ke angka Rp39 triliun. Ini menunjukkan PT Pos Indonesia sangat bergantung pada proyek pemerintah dan belum sepenuhnya kembali ke potensi inti bisnisnya. Joseph mengakui perusahaan kehilangan ceruk layanan andalan baik itu di sektor logistik jasa keuangan kurir maupun properti.
Tinggalkan komentar