Haluannews Ekonomi – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia secara tegas merekomendasikan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Saran ini muncul di tengah lanskap ekonomi domestik yang penuh tantangan, ditandai dengan inflasi yang melampaui target serta tekanan signifikan pada nilai tukar rupiah akibat eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.
Related Post
Dalam laporan resminya yang dirilis Jumat (17/4/2026), LPEM FEB UI menggarisbawahi bahwa keputusan ini krusial mengingat inflasi yang masih berada di atas target. Meskipun efek diskon tarif listrik sempat meredakan laju inflasi, risiko kenaikan harga tetap membayangi, terutama menjelang lonjakan permintaan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri, serta potensi kenaikan harga energi global. Di samping itu, gejolak geopolitik antara AS dan Iran semakin memperparah tekanan terhadap rupiah, yang pelemahannya merupakan kombinasi dari faktor eksternal dan kerentanan internal.
LPEM FEB UI juga memaparkan bahwa langkah penurunan suku bunga oleh BI saat ini berpotensi memicu tiga risiko fundamental. Pertama, akan memperkecil selisih imbal hasil antara suku bunga domestik dan global, mengurangi daya tarik investasi. Kedua, berpotensi memperdalam tekanan depresiasi pada nilai tukar rupiah. Ketiga, dapat memicu lonjakan inflasi, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan energi.
LPEM FEB UI turut menggarisbawahi turbulensi yang melanda sektor keuangan Indonesia dalam sebulan terakhir, sebuah faktor krusial dalam rekomendasi penahanan suku bunga. Gejolak ini dimulai dengan sinyal negatif dari MSCI, indeks acuan investor global, yang kemudian diikuti oleh Moody’s, lembaga pemeringkat kredit global, yang menurunkan prospek Indonesia dari stabil menjadi negatif. "Kondisi ini mulai menimbulkan keraguan di pasar," demikian analisis LPEM FEB UI.
Meskipun pemerintah merespons cepat dengan merombak Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dan mengeluarkan regulasi transparansi free float saham, upaya pembenahan tata kelola ini dinilai belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan pasar. Tekanan semakin memuncak ketika pada 4 Maret 2026, Fitch Ratings juga menurunkan prospek Indonesia menjadi negatif, mengutip ketidakpastian arah kebijakan dan tekanan fiskal di tengah ketidakstabilan global. Situasi diperparah oleh lonjakan harga minyak mentah hingga US$99 per barel akibat konflik AS-Iran, jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
LPEM FEB UI menyatakan, lonjakan harga minyak ini memicu kekhawatiran serius akan kemampuan pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah batas 3%. Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada konferensi pers 13 Maret 2026, memaparkan tiga skenario defisit, berkisar dari 3,18% (optimis) hingga 4,06% (terburuk), tergantung pada dinamika harga minyak dan nilai tukar.
Namun, sehari kemudian, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan yang kontras dalam rapat kabinet, menegaskan komitmen untuk tidak memperlebar defisit, melainkan fokus pada penghematan dan target keseimbangan anggaran dalam 2-3 tahun. "Perbedaan narasi ini justru mengirimkan sinyal yang kurang positif. Pemerintah dinilai mulai menyimpang dari prinsip kehati-hatian fiskal yang telah menjadi pilar sejak era reformasi," kritik LPEM FEB UI.
Dampak dari berbagai tekanan ini merembet ke pasar keuangan. LPEM FEB UI mencatat adanya arus keluar bersih obligasi sebesar US$0,77 miliar sejak 28 Februari 2026. Sementara itu, pasar saham hanya membukukan aliran masuk (inflow) tipis sebesar US$0,03%, yang sebagian besar didorong oleh pergeseran di sektor energi.
Secara agregat, total modal keluar mencapai US$0,63 miliar dalam 30 hari terakhir, dan US$0,75 miliar sejak pecahnya konflik antara Iran dan AS. Kondisi ini turut mendorong kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), di mana tenor 1 tahun melonjak 83 basis poin menjadi 5,65%, dan tenor 10 tahun naik 36 basis poin menjadi 3 basis poin. "Peningkatan premi risiko ini mengindikasikan bahwa pasar mulai memperhitungkan tingkat ketidakpastian ekonomi yang lebih tinggi," simpul LPEM FEB UI.
Nilai tukar rupiah juga tidak luput dari imbasnya, mendekati level terlemahnya dengan depresiasi sekitar 3,64% secara tahunan (yoy). Bersamaan dengan itu, bantalan eksternal negara turut terkikis. Cadangan devisa pada Februari 2026 tercatat turun US$2,7 miliar, dari US$154,6 miliar menjadi US$151,9 miliar. Penurunan ini merupakan yang terbesar secara bulanan sejak April 2025, dan "mencerminkan kombinasi antara upaya stabilisasi rupiah dan kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah," jelas LPEM FEB UI.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar