haluannews.id – Nilai tukar rupiah kembali mencatat rekor terendah baru terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang ini. Mata uang Garuda terus tertekan, bahkan nyaris menyentuh level Rp18.200 per dolar AS, memicu kekhawatiran di pasar keuangan domestik.
Related Post
Menurut data yang dihimpun, sejak pembukaan perdagangan pukul 09.07 WIB, rupiah sudah menunjukkan sinyal pelemahan signifikan. Mata uang domestik tergelincir ke Rp18.100 per dolar AS, mencatat depresiasi sekitar 0,50% dalam waktu singkat. Tren negatif ini berlanjut, di mana pada pukul 10.00 WIB, rupiah semakin anjlok hingga menyentuh Rp18.150 per dolar AS.
Kondisi tidak membaik. Pukul 11.00 WIB, rupiah berada di posisi Rp18.160. Puncaknya, pada pukul 13.00 WIB, mata uang kita menyentuh level Rp18.180 per dolar AS. Angka ini secara resmi menempatkan rupiah pada titik terlemah sepanjang sejarahnya di hadapan mata uang Paman Sam.
Pelemahan rupiah terjadi di tengah pergerakan indeks dolar AS (DXY) yang sebenarnya terpantau sedikit melunak pagi ini. Pada pukul 09.00 WIB, DXY tercatat turun 0,07% ke posisi 99,998. Namun, posisi ini masih tergolong tinggi setelah indeks dolar AS sempat menguat tajam 0,66% pada perdagangan akhir pekan lalu, bahkan berhasil menembus kembali level 100. Kekuatan dolar AS di pasar global sebelumnya tampaknya masih membayangi pergerakan rupiah.
Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah melaporkan bahwa cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan sebesar US$1,3 miliar pada Mei 2026, menjadi US$144,9 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang diambil BI. Kebijakan ini merupakan respons terhadap tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global dan lonjakan permintaan valuta asing musiman dari dalam negeri.
Meskipun demikian, BI menegaskan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat. Angka tersebut masih setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor, atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini juga masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang umumnya sekitar 3 bulan impor.
Tinggalkan komentar