Haluannews Ekonomi – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan sinyal terkait kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Namun, ia menegaskan bahwa opsi ini masih dalam tahap pembahasan intensif. Pernyataan ini disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (7/11/2025), memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan ekonom dan masyarakat.
Proyek ambisius Whoosh, yang menelan investasi jumbo senilai US$ 7,27 miliar atau setara dengan Rp 120,68 triliun (kurs Rp 16.600/US$), memang membebani keuangan negara. Sebesar 75% dari total investasi tersebut dibiayai melalui skema utang. Pertanyaan mengenai potensi beban tambahan bagi APBN jika digunakan untuk membayar utang Whoosh belum mendapatkan jawaban pasti dari Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah berupaya meredam kekhawatiran publik terkait utang proyek kereta cepat ini. Usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa (4/11/2025), Prabowo meyakinkan bahwa negara memiliki kapasitas untuk membayar cicilan utang proyek senilai Rp 117,3 triliun tersebut. Ia menekankan pentingnya pemberantasan korupsi untuk mengoptimalkan anggaran negara.
Prabowo juga menyoroti manfaat jangka panjang yang akan diperoleh masyarakat dari proyek Whoosh, seperti pengurangan kemacetan, penurunan polusi, dan transfer teknologi canggih dari Tiongkok. Ia mengakui bahwa pemerintah perlu membayar sekitar Rp 1,2 triliun per tahun, namun manfaat yang dihasilkan jauh lebih besar.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa transportasi publik tidak seharusnya diukur dari untung rugi semata, melainkan dari manfaatnya bagi masyarakat luas. Pemerintah bahkan memberikan subsidi untuk tiket kereta api melalui skema Public Service Obligation (PSO) guna meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan praktik umum di berbagai negara di dunia.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar