Haluannews Ekonomi – Beijing menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang menelan investasi hingga US$7,27 miliar atau setara dengan Rp117,3 triliun. Sinyal ini menjadi angin segar bagi keberlanjutan proyek strategis Belt and Road Initiative (BRI) di kawasan Asia Tenggara.
Related Post
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, mengungkapkan komitmen negaranya untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam memastikan operasional Whoosh tetap berjalan optimal. Dukungan ini menjadi krusial mengingat proyek ini menghadapi tantangan finansial yang cukup signifikan.
"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan optimal. Proyek ini diharapkan terus mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan," ujar Guo, seperti dikutip media outlet Caliber.az, Minggu (26/10/2025).
Tawaran bantuan ini menggarisbawahi pentingnya proyek Whoosh bagi inisiatif BRI di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia, melalui Danantara, tengah berupaya merampungkan rencana restrukturisasi utang Whoosh sebelum akhir tahun ini. Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan operasional kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.
Sebagai informasi, Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan 60% saham, dan mitra China 40%. Proyek ini awalnya dianggarkan US$6,02 miliar (sekitar Rp97 triliun), sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan 2%. Namun, pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp19,3 triliun) membuat CDB memperpanjang pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi, 3,4%.
Meskipun telah beroperasi penuh sejak Oktober 2023, kinerja Whoosh belum sesuai dengan ekspektasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penjualan tiket sepanjang 2024 hanya mencapai 6,06 juta, jauh di bawah proyeksi pemerintah sebesar 31 juta penumpang per tahun. Akibatnya, PSBI menanggung kerugian hingga Rp4,19 triliun (sekitar US$251,8 juta) pada 2024, dan tambahan Rp1,63 triliun (sekitar US$100,8 juta) pada paruh pertama 2025.
Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah turun tangan. Namun, Ketua Komite Investasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sekaligus ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana publik tidak akan digunakan untuk menutupi utang proyek. "Kami tidak akan menggunakan anggaran negara untuk membayar utang proyek ini," tegas Purbaya. "Danantara sebagai dana kekayaan negara yang mengelola aset BUMN harus mencari solusi restrukturisasi yang tepat."
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar