haluannews.id – Pemerintah Indonesia bersiap menggelar lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara SBSN atau Sukuk Negara pada Selasa 14 Juli 2026. Langkah strategis ini ditempuh untuk mengumpulkan dana segar senilai Rp10 triliun sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2026. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan mengumumkan target indikatif ini dengan potensi kemenangan maksimal hingga 200 persen dari nilai yang ditetapkan.
Related Post
Delapan seri sukuk yang akan ditawarkan meliputi SPN-S Surat Perbendaharaan Negara Syariah dan PBS Project Based Sukuk. Seri SPN-S akan dilelang dengan imbalan diskonto yaitu SPNS08092026 SPNS03022027 dan SPNS12042027. Sementara itu seri PBS hadir dengan berbagai tingkat imbalan menarik seperti PBS030 sebesar 587 persen PBS040 sebesar 5 persen PBSG002 sebesar 562 persen PBS034 sebesar 65 persen dan PBS038 sebesar 687 persen.
Salah satu seri yang menarik perhatian adalah PBSG002 yang merupakan Green Sukuk. Penerbitan seri ini melalui lelang domestik melengkapi kesuksesan program Green Sukuk yang sebelumnya telah delapan kali diterbitkan di pasar global sejak 2018 dan dua belas kali melalui Green Sukuk Ritel di pasar domestik sejak 2019. Green Sukuk ini juga memiliki peran penting dalam mendukung program Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial RPIM bagi Bank Umum Konvensional Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Proses lelang SBSN akan diselenggarakan secara terbuka open auction menggunakan sistem pelelangan Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Metode yang digunakan adalah harga beragam multiple price. Meskipun semua pihak baik investor individu maupun institusi dapat berpartisipasi penawaran pembelian wajib disampaikan melalui Dealer Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Dealer Utama SBSN Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS dapat mengajukan penawaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 195PMK082020.
Bagi pemenang lelang yang mengajukan penawaran kompetitif pembayaran akan disesuaikan dengan yield yang diajukan. Sedangkan pemenang dengan penawaran non-kompetitif akan membayar berdasarkan yield rata-rata tertimbang dari penawaran kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak penuh untuk menjual seri-seri SBSN ini lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang telah ditetapkan.
Lelang akan dibuka pada Selasa 14 Juli 2026 pukul 0900 WIB dan ditutup pada pukul 1100 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama dan proses setelmen dijadwalkan pada 16 Juli 2026 atau dua hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang T+2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang dan penghitungan nilai setelmen diatur dalam PMK Nomor 195PMK082020 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 6PR2020.
Aspek syariah menjadi landasan kuat dalam penerbitan sukuk ini. Seri SPN-S diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI nomor 72DSN-MUIVI2008. Sementara itu seri PBS mengadopsi akad Ijarah Asset to be Leased berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 76DSN-MUIVI2010.
Underlying asset atau aset dasar untuk seri SPN-S adalah Barang Milik Negara BMN yang telah disetujui DPR RI dan memenuhi persyaratan PMK nomor 99PMK082021. Untuk seri PBS underlying asset-nya berupa proyek atau kegiatan dalam APBN tahun 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR RI melalui UU Nomor 17 Tahun 2025 serta sebagian BMN termasuk proyek atau aset hijau green projectasset. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2008 dan PP Nomor 57 Tahun 2008 bertindak sebagai penerbit sukuk ini.
Tinggalkan komentar