Haluannews Ekonomi – Media asing, khususnya Financial Times, baru-baru ini menyoroti fenomena "saham gorengan" di pasar modal Indonesia dengan temuan yang cukup mengejutkan: beberapa saham di Tanah Air memiliki valuasi yang jauh melampaui raksasa teknologi global sekelas Nvidia. Kritik tajam ini mengemuka seiring dengan terungkapnya rasio harga terhadap laba (P/E) sejumlah emiten, seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Barito Renewables Tbk. (BREN), yang dinilai tidak realistis dan memicu kekhawatiran investor global.
Related Post
Financial Times secara spesifik menyoroti DSSA, perusahaan yang dikenal sebagai produsen batu bara terbesar ketiga di Indonesia. Valuasi saham DSSA mencapai 135 kali lipat dari laba perusahaan, angka yang bahkan sulit dibenarkan untuk perusahaan dengan pertumbuhan tercepat sekalipun. Sebagai perbandingan, Nvidia, yang chip AI-nya telah mendongkrak kapitalisasi pasarnya hingga US$4,6 triliun, hanya memiliki rasio P/E 38.
Analisis FT menunjukkan bahwa delapan dari 25 perusahaan teratas yang terdaftar di Indonesia memiliki P/E di atas 100, banyak di antaranya terafiliasi dengan konglomerat besar. Fenomena valuasi fantastis ini, menurut laporan tersebut, erat kaitannya dengan rendahnya free float saham perusahaan-perusahaan ini, yang berarti sebagian besar saham dipegang oleh pemegang saham pengendali dan hanya sedikit yang tersedia bagi investor untuk dibeli dan dijual.
Gary Tan, manajer portofolio pasar negara berkembang di Allspring Global Investments, dengan tegas menyatakan, "Sangat jelas pada metrik valuasi tertentu bahwa hal itu sangat jauh dari kenyataan," seperti dikutip Haluannews.id pada Jumat (17/4/2026).
Kondisi ini sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan penyedia indeks global MSCI pada Januari lalu. MSCI sempat menyuarakan keraguan tentang kelayakan investasi Indonesia dan memperingatkan potensi penurunan peringkat dari status pasar ‘berkembang’ menjadi ‘pasar perbatasan’. Alasan utama meliputi kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham, kekhawatiran akan perilaku perdagangan terkoordinasi, dan free float yang terbatas.
Meskipun valuasi tinggi dan free float rendah tidak selalu ilegal, regulator, investor, dan analis di Indonesia menduga adanya praktik di mana orang dalam memegang saham melalui nominee dan saling berdagang, menciptakan likuiditas palsu dan memanipulasi harga. Praktik semacam ini seringkali mengakibatkan fluktuasi harga saham yang liar dan telah mendapatkan julukan ‘saham gorengan’.
Ricky Ho, yang mengelola dana Four Capital senilai US$750 juta di Singapura, bahkan berujar, "Saham-saham konglomerat ini membuat Nvidia terlihat sangat murah." Ia menambahkan, meskipun ada saham AS seperti Palantir dan Tesla dengan valuasi tinggi, itu mencerminkan "likuiditas riil" berdasarkan perdagangan yang wajar, berbeda dengan kondisi di Indonesia.
Di antara saham yang menjadi sorotan investor adalah PT Barito Renewables Tbk. (BREN), perusahaan terbesar kedua di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar US$45,2 miliar, memiliki rasio P/E 358. Dikendalikan oleh Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia, BREN memiliki free float hanya 12,6%. Sahamnya telah melonjak 679% sejak debutnya pada 2023, menjadikannya salah satu yang paling fluktuatif di pasar. Pihak Barito Renewables menyatakan pergerakan harga sahamnya adalah "hasil dari mekanisme pasar" dan berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik.
Sementara itu, Dian Swastatika Sentosa (DSSA), bagian dari konglomerat Sinar Mas yang dikendalikan keluarga Widjaja, memiliki free float 20%. Meskipun 90% pendapatannya dari pertambangan batu bara (industri dengan rasio P/E yang sebagian besar menurun), kepentingannya di sektor pertumbuhan tinggi seperti energi terbarukan dan pusat data masih merupakan bagian kecil dari bisnisnya. Moratel, perusahaan telekomunikasi Sinar Mas lainnya, juga mencatat P/E 247 dengan free float 33,8%, bahkan pernah mencapai 1.021 pada akhir 2025.
Menanggapi isu ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengidentifikasi beberapa perusahaan dengan konsentrasi pemegang saham tinggi, termasuk yang terafiliasi dengan taipan. BEI menyebutkan bahwa sejumlah kecil pemegang saham mengendalikan 97,3% saham Barito Renewables dan 95,76% saham DSSA.
Pemerintah juga telah mengumumkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh MSCI, termasuk menggandakan persyaratan minimum free float menjadi 15%, meskipun perusahaan diberi waktu tiga tahun untuk mematuhinya, serta memperketat regulasi pengungkapan pemegang saham.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak tinggal diam. Mereka sedang menyelidiki "berbagai macam potensi pelanggaran pasar", termasuk manipulasi pasar dan praktik perdagangan yang menciptakan tampilan aktivitas yang menyesatkan. OJK menegaskan, "Lingkup investigasi melampaui pengertian saham gorengan secara umum dan berfokus pada identifikasi perilaku yang dapat melanggar aturan pasar modal atau merusak integritas dan keadilan pembentukan harga di pasar," seperti disampaikan kepada Financial Times. Hingga saat ini, belum ada investigasi spesifik terhadap konglomerat atau pemegang saham tertentu yang diumumkan secara publik.
Manajer dana global umumnya menghindari saham-saham milik taipan dengan free float terbatas, namun opsi ini tidak tersedia bagi investor yang membeli indeks. Chiara Salghini, manajer portofolio di Vontobel Asset Management, yang saat ini tidak memegang saham Indonesia, menekankan pentingnya transparansi. Ia menyatakan, "Pasar global tidak akan berinvestasi di perusahaan yang likuiditasnya sangat tipis, yang sahamnya beredar bebas sangat rendah dan yang transparansinya tidak setinggi di negara lain."
Pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan indikator makroekonomi untuk menarik kembali investasi global yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar