Haluannews Ekonomi – Bank Indonesia (BI) baru saja merilis peta jalan kebijakannya hingga 2025. Dengan tema "pro-stability, pro-growth", Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan strategi komprehensif yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jumat (29/11/2024).
Related Post
Di sektor moneter, BI akan mempertahankan BI Rate untuk sementara waktu. Perry menjelaskan, gejolak global mengharuskan fokus pada stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, BI tetap mencermati peluang penurunan BI Rate seiring terkendalinya inflasi dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stabilisasi rupiah akan menjadi prioritas melalui intervensi transaksi forward dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. BI juga akan menjalankan operasi moneter pro-market untuk efektivitas transmisi kebijakan dan pendalaman pasar uang, serta memastikan kecukupan cadangan devisa.
Untuk kebijakan makroprudensial, BI akan melanjutkan kebijakan longgar guna mendorong pertumbuhan kredit. Insentif likuiditas makroprudensial akan dinaikkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025, diprioritaskan untuk sektor-sektor pencipta lapangan kerja. Rasio penyangga likuiditas makroprudensial tetap longgar, dan kebijakan uang muka kredit 0% untuk properti dan otomotif tetap berlaku. Penguatan pengawasan sistemik juga akan dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Digitalisasi sistem pembayaran akan terus diakselerasi sesuai blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030. BI akan fokus pada pengembangan infrastruktur BI-FAST, konsolidasi industri sistem pembayaran, inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant, serta perluasan kerjasama QRIS internasional. BI juga akan mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center (BIDIK) dan melanjutkan eksperimentasi rupiah digital. Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, termasuk bantuan sosial dan Kartu Kredit Indonesia, juga akan terus didorong.
Tinggalkan komentar