haluannews.id – Indonesia selangkah lebih maju mewujudkan ambisi menjadi pusat keuangan global. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang. Namun, pertanyaan besar seputar modal awal proyek raksasa ini akhirnya terjawab.
Related Post
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang juga menjabat Chief Executive Officer BPI Danantara, menjelaskan bahwa suntikan dana perdana untuk PFII akan dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan, proses ini tidak akan instan. Tidak hanya itu, Rosan juga menyebutkan bahwa PFII akan melibatkan instrumen "investment treaty". Perjanjian internasional ini dirancang untuk melindungi serta mendorong investasi bisnis antarnegara, memberikan jaminan keamanan bagi para investor global yang tertarik pada PFII.
Guna memastikan PFII beroperasi sesuai standar kelas dunia, Rosan mengungkapkan bahwa pengembangan pusat keuangan ini akan mengadopsi praktik terbaik dari entitas finansial terkemuka. Sebut saja Dubai International Financial Centre (DIFC) dan Abu Dhabi Global Market (ADGM) yang telah terbukti sukses. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa PFII benar-benar mampu bersaing dan menjadi magnet bagi pelaku bisnis internasional, meniru model yang sudah teruji keberhasilannya di kancah global.
Di tengah persiapan regulasi, lokasi PFII juga menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa Bali menjadi kandidat kuat. Pulau Dewata dinilai memiliki daya tarik tersendiri di tengah dinamika geopolitik global saat ini. Airlangga menambahkan, pemerintah tengah intensif menyusun kerangka regulasi yang komprehensif. Mengenai pengelolaan, ia menyebut PFII akan dioperasikan oleh lembaga non-pemerintah, meskipun opsi BPI Danantara turut ambil bagian dalam manajemen juga terbuka.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa PFII akan berbentuk Family Office. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah meluruskan informasi tersebut. Ia menegaskan, PFII akan hadir dalam format Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor Jasa Keuangan. Purbaya, yang telah bersepakat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa model KEK Jasa Keuangan yang paling sesuai untuk Indonesia adalah seperti yang telah sukses dibangun di Dubai. Ia optimis proyek ini dapat dikejar dalam waktu singkat.
Visi besar ini mendapat dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan restu dan arahan jelas untuk pembangunan KEK Jasa Keuangan ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai pemimpin tim pelaksana proyek ambisius ini, dengan bantuan dari berbagai pihak terkait.
Tinggalkan komentar