Haluannews Ekonomi – Rencana bergabungnya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) ke dalam Danantara tengah menjadi sorotan. Ketua Tim Pakar sekaligus Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/2/2025), mengungkapkan proses integrasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. "LPI, INA, SMF, dan lembaga lainnya akan bergabung ke Danantara. Namun, ini butuh proses yang lebih panjang, mengingat INA juga berlandaskan undang-undang," jelasnya.
Related Post
Burhanuddin menekankan perlunya Danantara untuk mendongkrak investasi di Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara lain. Ia menyoroti rendahnya rata-rata investasi asing di Indonesia sejak kemerdekaan, yang tidak lebih dari US$ 100 per kapita, jauh di bawah Vietnam yang mencapai US$ 400 per kapita. Ketidakpastian regulasi dan kondisi domestik yang belum optimal dinilai menjadi penyebabnya.
Padahal, BUMN Indonesia memiliki aset jumbo mencapai Rp 16 ribu triliun atau sekitar US$ 1 triliun, setara dengan aset Temasek dan GIC, dua lembaga keuangan utama Singapura. Burhanuddin optimistis, dengan aset sebesar itu, Indonesia berpotensi besar mengembangkan ekonomi lewat leverage di pasar investasi. Konsolidasi BUMN di bawah Danantara diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Haluannews.id mencatat, Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna Selasa (4/2/2025). UU tersebut juga mengatur tentang Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengelola aset perusahaan pelat merah. Awalnya, Danantara direncanakan mengelola 7 BUMN dengan aset besar. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, lembaga investasi ini akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN.
"Menurut UU, seluruh investasi BUMN akan dioptimalkan di bawah BPI Danantara," ujar Dasco. Ia menambahkan, detail aturan akan dijelaskan setelah Peraturan Pemerintah (PP) terkait Danantara terbit.
Tinggalkan komentar