haluannews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan menargetkan penutupan ratusan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi. Diperkirakan antara 700 hingga 800 entitas BUMN akan dilikuidasi sebelum akhir tahun ini, sebagai bagian dari upaya besar untuk merampingkan sektor usaha milik negara. Hingga saat ini, sebanyak 240 perusahaan telah resmi ditutup.
Related Post
Dalam sebuah kesempatan saat Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6/2026), Prabowo mengungkapkan keheranannya. Ia menyoroti fakta bahwa saat dirinya mulai menjabat, terdapat sekitar 1.000 perusahaan BUMN yang beroperasi, namun banyak di antaranya tidak memberikan keuntungan dan justru membebani keuangan negara. "Kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," tegas Prabowo.
Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghasilkan penghematan signifikan bagi kas negara. Prabowo mencontohkan, jika setiap direksi dan komisaris BUMN menerima gaji bulanan sebesar Rp 50 juta, maka penutupan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghemat triliunan rupiah. Ia juga menyinggung praktik pemberian bonus atau tantiem kepada jajaran direksi di tengah kondisi kerugian, bahkan mengindikasikan bahwa beberapa kerugian tersebut bisa jadi menutupi praktik korupsi. "Sudah rugi minta bonus lagi," ujarnya.
Sebelumnya, upaya konsolidasi BUMN ini telah dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026). Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa 258 entitas BUMN telah berhasil dikonsolidasikan dari total 1.077 entitas yang ada.
Rencana konsolidasi ini akan terus berlanjut, dengan target tambahan 300 entitas dalam waktu dekat. Transformasi dan optimalisasi aset negara ini merupakan bagian integral dari agenda besar Presiden Prabowo. Tujuannya adalah menjadikan kekayaan bangsa sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah maksimal demi kemakmuran seluruh rakyat.
Tinggalkan komentar