Haluannews Ekonomi – Langkah kontroversial Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden, Prabowo Subianto, dalam memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem BUMN, menuai sorotan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut yang disampaikan Prabowo dalam pidato RAPBN 2026. Menurut Dasco, pengurangan jumlah komisaris BUMN lebih dari separuh di beberapa perusahaan pelat merah, merupakan bagian dari upaya efisiensi yang telah digulirkan sekitar satu setengah bulan lalu.
Related Post
Dasco menekankan bahwa kebijakan ini menghasilkan penghematan yang signifikan. "Penghematan dari penghapusan tantiem komisaris BUMN mencapai Rp 17 triliun hingga Rp 18 triliun," ungkap Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut. Angka tersebut, menurutnya, berdampak besar pada efektivitas kinerja BUMN.
Meskipun kebijakan ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN, pertanyaan mengenai dampak jangka panjang terhadap tata kelola perusahaan dan kualitas pengambilan keputusan masih menjadi perdebatan. Apakah pengurangan jumlah komisaris akan berdampak negatif terhadap pengawasan dan pertimbangan strategis? Apakah penghapusan tantiem akan mengurangi daya tarik posisi komisaris dan berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dikaji lebih mendalam.
Langkah berani Prabowo ini menjadi sorotan bagi kalangan ekonomi dan politik. Apakah ini merupakan strategi cerdas untuk meningkatkan efisiensi BUMN atau justru sebuah jebakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru? Waktu yang akan menjawabnya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar