Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) kembali bersinergi kuat, kali ini untuk memacu pengembangan keuangan berkelanjutan dan memperkokoh pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal di Indonesia serta kawasan Asia. Kolaborasi strategis ini terwujud dalam rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang resmi dibuka di Yogyakarta pada Senin, 2 Februari 2026.
Related Post
Forum ABMF ini tidak sekadar menjadi ajang pertemuan, melainkan sebuah platform vital yang dirancang untuk mendorong integrasi pasar obligasi di kawasan ASEAN+3. Tujuannya adalah melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas yang lebih efisien. Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, dalam sambutannya menekankan komitmen bersama dari regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan perwakilan organisasi internasional untuk menciptakan pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan, termasuk di dalamnya penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.
Retno menjelaskan, OJK telah proaktif dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif regulasi untuk keuangan berkelanjutan di pasar modal. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Regulasi ini secara signifikan memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, tidak hanya pada aspek lingkungan (green), tetapi juga aspek sosial dan keberlanjutan lainnya. Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi instrumen kunci dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan global.
Fokus pada pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market) juga menjadi prioritas OJK. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas keuangan nasional dengan mereduksi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Lebih jauh, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta perwujudan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal, menjadi target utama. Data OJK menunjukkan, hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan (termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked) telah mencapai angka impresif Rp54,94 triliun, setara dengan US$3,28 miliar.
Dari perspektif perencanaan pembangunan, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan pilar utama dalam strategi pengembangan ekonomi inklusif dan pencapaian Sustainable Development Goal’s (SDG’s) di Indonesia. Pemerintah, lanjut Mada, telah menginisiasi berbagai skema pembiayaan inovatif seperti sukuk, obligasi tematik (obligasi SDG dan obligasi biru), serta skema pembiayaan gabungan untuk mendanai proyek-proyek pendukung SDG’s. Namun, ia mengakui adanya tantangan, terutama keterbatasan kapasitas pendanaan, yang menuntut peran serta dan kolaborasi multi-pihak.
Laporan Sustainable Development Report 2025 menempatkan Indonesia dengan nilai 70,2, melampaui rata-rata global di angka 69,5. Indonesia juga telah berhasil mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Pencapaian ini, ditambah dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, mengirimkan sinyal positif bagi sektor swasta dan institusi lain untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan nasional.
Rangkaian kegiatan ABMF yang diselenggarakan OJK bekerja sama dengan ADB ini berlangsung selama tiga hari, dari 2 hingga 4 Februari 2026, dengan format hibrida. Acara ini berhasil menarik partisipasi 200 peserta dari seluruh negara anggota serta pemangku kepentingan regional. Dalam sesi khusus Indonesia, OJK menggelar diskusi panel dengan tema strategis "Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth" dan "Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy". Diskusi ini menghadirkan narasumber kredibel dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta organisasi internasional terkemuka seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.
Selain ABMF, forum paralel lainnya turut diselenggarakan, yaitu Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) yang melibatkan negara-negara ASEAN+3. DBMF secara spesifik akan mendalami pembahasan tentang aset digital, sementara CSIF berfokus pada studi kasus bisnis nyata untuk mendorong transaksi obligasi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah, serta mewujudkan keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian efek terpusat di kawasan. Sinergi antara OJK, ADB, dan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pasar modal yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan, menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia dan kawasan.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar