Haluannews Ekonomi – Jakarta – Di tengah gejolak ekonomi global dan tekanan yang berkelanjutan pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklaim bahwa pembiayaan UMKM tetap berjalan stabil. Klaim ini didasarkan pada kebijakan yang terarah dan adaptif, khususnya melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama.
Related Post
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyoroti bahwa kontraksi yang terjadi bersifat terkendali, menandakan proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Menurutnya, KUR adalah instrumen vital yang menjaga stabilitas pembiayaan UMKM dan memastikan akses kredit tetap terjaga di tengah peningkatan risiko sektor mikro.
"Hingga Triwulan I 2026, data menunjukkan kinerja KUR tetap stabil dengan pertumbuhan positif 0,21% (year-on-year) dan total baki debet mencapai Rp522 triliun. Stabilitas ini mengukuhkan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan," jelas Haryo, sebagaimana dikutip oleh Haluannews.id pada Senin (20/4/2026).
Selain KUR, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang efektif sejak Oktober 2025 juga menunjukkan progres signifikan, dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026. Secara agregat, seluruh kredit program Pemerintah, termasuk KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya, mencatat pertumbuhan 3,23% (yoy). Angka ini merefleksikan komitmen kuat Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.
Namun, Pemerintah tidak menampik adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada segmen UMKM secara keseluruhan, yang mencapai 4,55% pada Maret 2026. Ini menjadi perhatian serius di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Kendati demikian, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga apik, tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah, yakni 2,16% pada Januari 2026. Angka ini mengindikasikan bahwa desain kebijakan KUR, yang ditopang oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kokoh, berhasil menyeimbangkan perluasan akses pembiayaan dengan pengelolaan risiko yang prudent.
Haryo memaparkan bahwa skema penjaminan/pertanggungan telah menjadi solusi konkret dalam pembiayaan UMKM, terbukti efektif dalam program KUR dan KPP. Kinerja penjaminan dalam program KUR menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan, dengan cakupan mencapai 70% dari total portofolio KUR. Lembaga penjaminan dan asuransi kredit pun tetap mencatat kinerja positif.
Berbagai indikator risiko penjaminan/pertanggungan berada dalam kondisi terkendali, dengan rasio klaim sebesar 62,8%, Non-performing Guarantee (NPG) sebesar 2,8%, serta recovery rate yang mencapai 27,8%. "Ini membuktikan bahwa skema penjaminan yang kuat mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan," pungkas Haryo.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar