haluannews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menguak sebuah inisiatif revolusioner yang digagas pemerintah. Masyarakat yang belum memiliki rekening bank berpotensi besar akan mendapatkan fasilitas tersebut secara otomatis. Langkah ini, yang merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bertujuan utama untuk mempercepat dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran tanpa hambatan.
Purbaya menjelaskan, rencana ambisius ini akan memanfaatkan kolaborasi data kependudukan dan sektor keuangan. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan disatukan untuk mengidentifikasi warga berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki akun perbankan.
"Ini agar setiap bantuan bisa benar-benar cepat dan akurat sampai ke tangan penerima. Baik itu bansos maupun program lainnya. Kelihatannya ini memang rencana dari Bapak Presiden," ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Lebih menarik lagi, warga yang rekeningnya dibuka secara otomatis ini kemungkinan besar akan langsung diisi dengan saldo awal. Nominalnya diperkirakan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp80.000. "Untuk penyaluran bansos pertama, mungkin akan langsung diisi sekitar Rp50 ribu sampai Rp80 ribu," tambahnya.
Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan skema yang lebih terintegrasi: pembukaan rekening bank bisa dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang baru memasuki usia dewasa. "Ada kemungkinan nanti setiap orang yang membuat KTP, rekeningnya langsung otomatis dibuatkan. Jadi tidak perlu dua kali proses, sudah gratis, dapat uang lagi," terang Purbaya.
Dengan mekanisme ini, pemerintah tidak perlu lagi menunggu penerima bansos untuk membuka rekening secara mandiri. Ketersediaan rekening sejak awal akan memangkas birokrasi dan mempercepat distribusi bantuan secara signifikan. Program ini rencananya akan melibatkan bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).
Purbaya juga menyoroti bahwa pemberian saldo awal ini berfungsi sebagai solusi untuk mengantisipasi biaya pembukaan rekening serta mencegah rekening menjadi tidak aktif karena minimnya transaksi. "Kan diisi minimum Rp50 ribu atau berapa. Tapi kalau pihak Himbara sanggup, kita akan ikuti," katanya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa gagasan ini masih dalam tahap pembahasan awal dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Ia belum bisa memastikan kapan mekanisme ini akan mulai diterapkan, apakah pada tahun depan atau waktu lainnya. "Saya belum tahu pasti, ini baru pembicaraan pertama. Hasil finalnya masih belum ditetapkan dan belum dirilis ke publik," pungkas Purbaya.
Tinggalkan komentar