Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan terkait industri pinjaman online (pinjol). Sebanyak 12 dari 97 perusahaan P2P lending di Indonesia belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar. Kondisi ini diperparah dengan 4 perusahaan multifinance yang juga gagal memenuhi ekuitas minimum senilai Rp 100 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2025, menyatakan bahwa OJK tengah mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban modal, baik melalui injeksi modal, pencarian investor strategis, atau bahkan pencabutan izin usaha.
Related Post
Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat pertumbuhan pembiayaan multifinance dan fintech P2P lending yang tengah melambat. Data OJK menunjukkan piutang pembiayaan multifinance pada kuartal I 2025 hanya mencapai Rp 510,97 triliun, naik 4,6% secara tahunan (yoy). Angka ini menunjukan perlambatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,92% yoy. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross tercatat sebesar 2,71%, sementara NPF net berada di angka 0,8%.
Kondisi serupa juga terjadi pada sektor P2P lending. Outstanding pembiayaan P2P lending per Maret 2025 mencapai Rp 80,02 triliun, naik 28,72% yoy. Pertumbuhan ini juga melambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 31,06% yoy. Meskipun tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) membaik menjadi 2,77% dari 2,94% tahun lalu, perlambatan ekonomi nasional berpotensi memberikan dampak negatif pada industri ini.
Agusman menambahkan bahwa OJK akan terus memantau perkembangan industri ini. Meskipun perlambatan ekonomi menjadi tantangan, fleksibilitas, digitalisasi, dan fokus pada segmen UMKM yang kurang terlayani (underserved) masih memberikan potensi pertumbuhan positif, terutama pada pembiayaan jangka pendek. OJK berkomitmen untuk memastikan pertumbuhan industri P2P lending dan multifinance tetap sehat dan berkelanjutan.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar