haluannews.id – Bursa Efek Indonesia BEI secara resmi mengumumkan penundaan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB yang semula dijadwalkan pada pertengahan September 2026. Keputusan ini diambil seiring dengan penantian BEI terhadap penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK yang mengatur tentang demutualisasi.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa belum ada batas waktu pasti untuk penyelenggaraan RUPSLB tersebut. "Kami akan mengkaji secara seksama setelah POJK demutualisasi resmi diterbitkan," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI Jakarta Selasa 1 September 2026. Penundaan ini merupakan koreksi atas pengumuman sebelumnya yang telah disampaikan pada 14 Agustus 2026. Jadwal baru akan diinformasikan lebih lanjut kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan situs web perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses demutualisasi BEI sendiri diketahui semakin mendekati final dan ditargetkan rampung pada September 2026. Dalam konteks ini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara juga siap mengambil peran strategis dengan berpartisipasi dalam investasi di bursa saham nasional.
Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa pihaknya kini aktif berkoordinasi intensif dengan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Keterlibatan Danantara dalam proses demutualisasi ini akan diwujudkan melalui entitas Danantara Investment Management DIM.
Sebagai informasi demutualisasi BEI merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK. Aturan tersebut membuka peluang bagi tiga institusi negara untuk menjadi pemegang saham BEI yakni Kementerian Keuangan Bank Indonesia dan BPI Danantara.
Tinggalkan komentar