Haluannews Ekonomi – Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) kembali menegaskan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kabar gembira ini setelah pertemuannya dengan perwakilan S&P di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (16/4/2026). S&P memutuskan untuk mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level ‘BBB’ dengan outlook yang stabil, sebuah sinyal positif bagi iklim investasi Tanah Air.
Related Post
Peringkat ‘BBB’ sendiri merupakan kategori "Investment Grade" atau layak investasi. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah, menjadikannya tujuan yang menarik bagi investor global. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di mata pasar keuangan internasional, menjaga biaya pinjaman tetap kompetitif, dan mendorong masuknya modal asing.
Dalam diskusi intensif dengan S&P, Purbaya mengungkapkan bahwa fokus utama lembaga pemeringkat tersebut adalah pada kondisi fiskal Indonesia. "Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu, utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB," jelas Purbaya, seperti dikutip dari Haluannews.id. Konsistensi dalam menjaga disiplin anggaran menjadi sorotan utama.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal. "Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga di bawah 3 persen," ujarnya. Penegasan ini menunjukkan adanya arahan politik tingkat tinggi untuk mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara.
S&P juga sempat menyoroti rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau pajak. Namun, Purbaya segera memberikan klarifikasi bahwa rasio tersebut masih dalam batas terkendali dan belum mencapai level yang membahayakan. Ia menjelaskan, perbaikan signifikan dalam pengumpulan pajak dan cukai, serta langkah restrukturisasi organisasi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja penerimaan negara.
Data terbaru menjadi bukti nyata efektivitas langkah-langkah tersebut. "Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan di bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas," ungkap Purbaya. Angka pertumbuhan penerimaan pajak yang impresif ini menjadi indikator kuat pemulihan ekonomi dan kapasitas fiskal Indonesia.
Selain itu, S&P juga mencermati perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada triwulan IV tahun sebelumnya. Purbaya menyampaikan bahwa semua aktivitas makro dan mikro ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan tren positif. "Itu 2,9 persen pada waktu kita laporan awal tapi di angka pp nanti kira kira di angka 2,8 persen saya sebutkan indikasi itu jadi mereka sangat positif dengan rasio seperti itu," tambahnya, merujuk pada indikator pertumbuhan yang memuaskan S&P.
Pembahasan mengenai posisi utang Indonesia, termasuk pembayaran cicilan dan bunga di masa mendatang, juga menjadi bagian dari agenda. S&P mendiskusikan lebih dalam mengenai rasio pembayaran bunga dibandingkan pendapatan yang berada di atas 15 persen. Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memonitor rasio tersebut dan memastikan kondisi ekonomi serta fiskal tetap terjaga dengan baik, tanpa memburuk dari sisi pembayaran.
Terakhir, Purbaya meluruskan persepsi mengenai adanya rating yang menyatakan Indonesia memiliki risiko tinggi di kawasan Asia. Ia menjelaskan bahwa penilaian tersebut mengacu pada laporan yang diberikan pada hari sebelumnya, sebelum pertemuan langsung dengan S&P. Hal ini penting untuk menghindari misinterpretasi pasar terhadap kondisi terkini Indonesia.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar