haluannews.id – Fenomena perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini tengah menjadi sorotan tajos di Indonesia. Di tengah gelombang digitalisasi yang masif, muncul kekhawatiran besar bahwa Indonesia hanya akan berakhir sebagai konsumen atau pasar bagi produk teknologi global, alih-alih menjadi pemain utama yang menciptakan inovasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren ini. Menurutnya, ketakutan menjadi negara yang hanya menjadi pasar adalah isu nyata yang sering terjadi setiap kali ada tren teknologi baru yang masuk ke tanah air. Indonesia dinilai memiliki karakteristik pasar yang sangat "empuk" terhadap segala bentuk inovasi teknologi yang sedang populer.
"Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Ini adalah pola yang berulang di berbagai sektor, terutama saat teknologi baru diterapkan. Isu besar kita adalah ketika sesuatu sedang hype atau menjadi tren teknologi, Indonesia cenderung menjadi pasar yang sangat mudah disasar," ujar Ismail dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ismail menyoroti adanya budaya Fear of Missing Out (FOMO) atau ketakutan akan tertinggal tren di tengah masyarakat Indonesia. Budaya ini membuat adopsi teknologi, termasuk AI, berjalan sangat cepat di kalangan generasi muda. Namun, kecepatan adopsi ini tidak dibarengi dengan kemampuan untuk memproduksi atau mengelola teknologi tersebut secara mandiri.
Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi digital yang luar biasa besar. Namun, potensi ini berisiko sia-sia jika masyarakat hanya mahir menggunakan produk milik pihak luar tanpa mampu membangun ekosistem teknologi sendiri. "Negara sebesar ini, dengan penduduk sebanyak itu, sangat disayangkan jika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memakai," tegasnya.
Untuk menghindari jebakan sebagai negara konsumen, Ismail menekankan pentingnya membangun kedaulatan digital yang kokoh. Hal ini mencakup penguatan infrastruktur digital hingga tata kelola data yang lebih mandiri. Langkah ini dianggap krusial agar Indonesia memiliki daya saing yang setara dengan negara-negara maju lainnya di masa depan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Diperlukan kolaborasi yang sinergis antara sektor publik dan swasta. Pemerintah akan fokus pada penguatan kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak serta properti digital, terutama terkait data nasional.
"Pemerintah akan memperkuat kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak-hak kita, termasuk data. Itu adalah tugas negara yang tidak bisa diwakilkan. Namun, untuk urusan kompetensi teknis seperti komputasi awan (cloud) hingga pengembangan aplikasi, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta. Melalui kolaborasi inilah, kita bisa menghindari risiko hanya menjadi pasar bagi bangsa lain," pungkasnya.
Tinggalkan komentar