Heboh Emas Palsu 109 Ton? Bos Antam Buka Suara!

Haluannews Ekonomi – Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, Nicolas D. Kanter, angkat bicara terkait isu emas palsu 109 ton yang sempat viral dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun kasus tersebut terjadi tujuh bulan lalu, dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap produk emas Antam masih terasa. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/3), Nicolas menegaskan komitmen Antam dalam memperbaiki citra dan kepercayaan konsumen.

Ia menekankan sertifikasi London Bullion Market Association (LBMA) yang dimiliki Antam sebagai satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara. Sertifikasi ini, menurutnya, menjamin kualitas dan kredibilitas produk emas Antam yang diaudit setiap tahun. "Jadi, kalau bilang emas Antam palsu, itu tidak mungkin," tegas Nicolas.

Lebih lanjut, Nicolas menjelaskan bahwa kasus tersebut saat ini tengah dalam proses persidangan. Ia juga membantah informasi yang menyebut kerugian Antam mencapai Rp 5,9 kuadriliun, yang menurutnya telah diluruskan oleh Kejaksaan Agung. Kerugian yang dimaksud, bukan berasal dari emas palsu, melainkan dari penyalahgunaan merek Antam. Penggunaan logo Antam pada produk emas tanpa izin perusahaan merupakan pelanggaran yang telah diperbaiki tata kelolanya.

Perbedaan persepsi mengenai kerugian negara antara perhitungan Kejaksaan dan Antam juga menjadi sorotan. Nicolas berpendapat bahwa transaksi emas tersebut, yang berlangsung sejak 2010 hingga 2021, justru menguntungkan perusahaan. Ia juga menyinggung kemungkinan pemberitaan negatif tersebut berasal dari kompetitor yang berupaya merebut pangsa pasar. Terkait dokumen yang tidak lengkap, Nicolas menjelaskan bahwa Antam tidak dapat memverifikasi keaslian dokumen yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.

Kesimpulannya, Antam secara tegas membantah tuduhan emas palsu dan menekankan komitmennya dalam menjaga kualitas produk dan tata kelola perusahaan. Perbaikan tata kelola dan sertifikasi internasional menjadi bukti nyata upaya Antam untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Editor: Rohman