Gila! Komisaris BUMN Rapat Sebulan, Tantiemnya Rp 40 Miliar!

Haluannews Ekonomi – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan praktik pemberian tantiem kepada komisaris BUMN yang dinilai tak wajar. Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut adanya komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali, namun menerima tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik dan memicu perdebatan di kalangan pelaku ekonomi.

Prabowo menilai istilah "tantiem", yang berasal dari bahasa asing, sengaja digunakan untuk mengaburkan besaran kompensasi yang diterima. Ia pun menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membersihkan praktik tersebut. "Untungnya harus bener, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia," tegas Prabowo.

Tak hanya komisaris, Prabowo juga meminta BPI Danantara mengawasi pemberian tantiem kepada direksi BUMN. Ia bahkan memberikan ultimatum kepada direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan baru ini untuk mengundurkan diri.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan kebijakan penghapusan tantiem dan pemotongan insentif bagi komisaris BUMN ini diperkirakan dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun dari anggaran BUMN. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025 dan akan mulai diimplementasikan untuk tahun buku 2025 bagi seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara. Larangan ini mencakup berbagai jenis insentif, termasuk insentif kinerja, insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

Langkah tegas Prabowo ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan BUMN, serta mengurangi beban keuangan negara. Namun, langkah ini juga memicu pertanyaan tentang potensi dampaknya terhadap daya tarik BUMN bagi calon komisaris dan direksi yang berkualitas. Apakah langkah ini akan efektif dalam jangka panjang dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja BUMN secara keseluruhan, masih perlu dipantau lebih lanjut.

Editor: Rohman