Haluannews Ekonomi – Ketua Tim Pakar sekaligus Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan pandangan tegasnya: Danantara harus dikelola sebagai korporasi, bukan BUMN. Pernyataan ini disampaikannya dalam Forum Diskusi Denpasar 12, menekankan perlunya fleksibilitas dan profesionalisme yang tak bisa didapatkan dalam kerangka perusahaan pelat merah.
Related Post
"Dalam diskusi kami, Danantara harus benar-benar menjadi korporasi. Perbedaan korporasi dan BUMN di Indonesia sangat signifikan," tegas Burhanuddin, Rabu (5/2/2025). Visi ini membuka peluang bagi Danantara untuk merekrut talenta asing di posisi puncak, sebuah langkah strategis untuk menyerap pengalaman global dan mendorong pertumbuhan. Ia mencontohkan kesuksesan Petronas yang merekrut banyak ahli asing dan meningkatkan produksi minyaknya. "Ini menunjukkan pentingnya keterbukaan terhadap SDM internasional untuk memperkuat daya saing," tambahnya.
Berbeda dengan BUMN yang diaudit oleh berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, KAP, internal audit, inspektorat jenderal, hingga DPR, perusahaan swasta hanya diaudit KAP. Burhanuddin menilai, perbedaan pengawasan ini perlu ditata ulang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya status korporasi bagi Danantara untuk berkembang optimal.
Hal ini menarik mengingat RUU BUMN yang akan disahkan pada 4 Februari 2025. Draf RUU tersebut menyebutkan modal BPI Danantara berasal dari penyertaan modal negara dan sumber lain, termasuk dana tunai, barang milik negara, dan saham milik negara. Modal Danantara ditargetkan minimal Rp 1.000 triliun, berasal dari konsolidasi modal BUMN tahun buku 2023 sebesar Rp 1.135 triliun. Pernyataan Burhanuddin ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana strategi pengelolaan Danantara ke depan. Apakah pemerintah akan mengindahkan saran tersebut? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Tinggalkan komentar