Haluannews Ekonomi – Jakarta – Pasar keuangan Indonesia kembali diuji dengan anjloknya nilai tukar rupiah ke titik terlemah sepanjang sejarah. Menanggapi kondisi genting ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap turun tangan membantu Bank Indonesia (BI) dalam menstabilkan kurs, dengan misi penyelamatan yang dimulai hari ini, Rabu (13/5/2026).
Related Post
Data Refinitiv menunjukkan, pada penutupan perdagangan Selasa (12/5/2026), mata uang Garuda terkapar di level Rp17.490 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,49%. Angka ini mencetak rekor penutupan terendah terbaru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan sigap merespons situasi ini, mengumumkan bahwa Kemenkeu akan mulai intervensi hari ini. "Kita akan mulai membantu besok (Rabu, 13/5/2026)," tegas Purbaya di kantornya, Selasa (12/5/2026), saat kurs sempat menyentuh Rp17.500 per dolar AS.
Purbaya menjelaskan, skema yang akan dimanfaatkan adalah Dana Stabilisasi Obligasi atau Bond Stabilization Fund (BSF). Keputusan ini diambil setelah rapat dadakan yang dipimpinnya di lobi Gedung Djuanda I Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta. Sejumlah pejabat tinggi turut hadir, termasuk Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, serta Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis ini.
Meskipun demikian, Purbaya enggan membeberkan detail strategi yang akan dijalankan melalui BSF. "Strateginya masih rahasia, kalau dikasih tahu nanti musuh tahu," ujarnya dengan nada serius. Namun, ia memastikan bahwa BSF akan digunakan untuk mengelola tekanan terhadap kurs rupiah melalui intervensi di pasar obligasi. Tujuannya adalah menjaga tingkat imbal hasil (yield) yang kompetitif. Mekanismenya melibatkan pemanfaatan dana BSF untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang yang dilepas oleh investor asing. Kebijakan ini tidak memerlukan koordinasi dengan BI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan pada tahap awal akan mengandalkan kas negara.
"Kita akan coba melihat apakah kita bisa membantu stabilitas di pasar bond nanti pelan-pelan ke pasar nilai tukar juga," papar Purbaya, mengindikasikan bahwa stabilisasi pasar obligasi menjadi langkah awal untuk meredakan tekanan pada rupiah.
Kesiapan Kemenkeu untuk bertindak juga datang di tengah sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyatakan akan meminta penjelasan dari BI dan pemerintah terkait pelemahan rupiah yang menembus Rp17.500 per dolar AS. Purbaya menegaskan kesiapannya untuk menghadap pimpinan DPR jika diundang. Namun, ia kembali menekankan bahwa urusan rupiah secara fundamental adalah tanggung jawab bank sentral. "Belum (ada undangan), tapi kalau rupiah itu urusan bank sentral, bukan urusan kementerian keuangan ya. Mau dipanggil, iya kita siap," kata Purbaya. "Saya belum tahu, belum ada undangannya. Tapi saya siap. Kalau saya kan pasif di situ, urusan bank sentral saja yang menjelaskan kenapa," imbuhnya, menegaskan posisi Kemenkeu sebagai pendukung BI.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar