haluannews.id – Angka pengeluaran untuk kesehatan masyarakat Indonesia ternyata sangat mencengangkan. Setiap tahun, total biaya yang digelontorkan untuk sektor vital ini menyentuh kisaran Rp640 triliun. Namun, di balik nominal fantastis tersebut, terkuak fakta bahwa peran asuransi dalam menanggung beban ini masih sangat minim, hanya sekitar 5% saja.
Related Post
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, dari seluruh belanja kesehatan nasional tersebut, kontribusi asuransi baru mencapai sekitar Rp35 triliun per tahun. Ini berarti mayoritas pembiayaan masih bertumpu pada BPJS Kesehatan dan pengeluaran langsung dari kantong pribadi masyarakat, atau yang sering disebut out of pocket.
Pemerintah kini bertekad untuk merevolusi sistem pembiayaan kesehatan. Menkes Budi menargetkan agar 80% hingga 90% dari total pengeluaran kesehatan di masa mendatang dapat ditanggung melalui skema asuransi, baik asuransi sosial maupun komersial. "Kami menginginkan sebagian besar belanja kesehatan masyarakat bisa dibiayai asuransi. Ini akan membuat sistem kesehatan lebih efisien dan masyarakat merasa lebih tenang," ujar Budi.
Dari target ambisius tersebut, sekitar 60% diharapkan akan tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Sementara itu, porsi sisanya akan dialihkan kepada asuransi swasta. Peningkatan cakupan asuransi ini dinilai sangat krusial agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang terjangkau, bahkan ketika mereka menghadapi situasi sulit seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan.
Untuk menggenjot kontribusi asuransi komersial, kolaborasi antara industri asuransi dan rumah sakit semakin diperkuat. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengungkapkan, lima perusahaan asuransi terkemuka dan tujuh kelompok rumah sakit besar telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Melalui sinergi ini, pemerintah berharap kontribusi asuransi komersial terhadap pembiayaan kesehatan nasional dapat melonjak signifikan dalam jangka panjang. "Saat ini, asuransi komersial hanya menyumbang sekitar 5% dari total pengeluaran kesehatan nasional. Kami menargetkan angka ini bisa meningkat minimal menjadi 20%," jelas Ogi.
Di sisi lain, Menkes Budi juga menyoroti beratnya beban yang dipikul oleh BPJS Kesehatan. Setiap hari, BPJS harus mengucurkan dana sekitar Rp500 miliar untuk membayar klaim kesehatan. Jika diakumulasikan, nilai klaim yang dibayarkan mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun setiap bulan. Namun, iuran yang berhasil dihimpun setiap bulannya hanya sekitar Rp14 triliun.
Kondisi ini menciptakan defisit pembiayaan sekitar Rp2 triliun per bulan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. Data ini secara gamblang menunjukkan tantangan besar dalam pembiayaan kesehatan nasional, sekaligus menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mendorong peran asuransi komersial agar beban pembiayaan kesehatan tidak hanya bertumpu pada BPJS Kesehatan dan pengeluaran pribadi masyarakat.
Tinggalkan komentar