Haluannews Ekonomi – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, angkat bicara mengenai dinamika pergantian pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan bahwa transisi ini berlangsung terukur, konstitusional, dan sama sekali tidak mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan maupun pasar modal nasional.
Related Post
Misbakhun, politisi dari Partai Golkar, memandang pengunduran diri empat pejabat tinggi OJK sebagai keputusan profesional yang patut dihormati. Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen kuat terhadap etika jabatan dan tata kelola institusi yang sehat. "Keputusan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Ini menunjukkan bahwa standar integritas dalam lembaga keuangan negara terus diperkuat," ujar Misbakhun di Jakarta, Sabtu (31/1/2026), seperti dikutip Haluannews.id.
Sebelumnya, pada Jumat (30/1/2026), empat pejabat penting OJK telah mengundurkan diri. Mereka adalah Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua DK OJK), Inarno Djajadi (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK), serta I.B. Aditya Jayaantara (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK).
Menyikapi hal tersebut, Rapat Dewan Komisioner (DK) OJK pada Sabtu (31/1/2026) bergerak cepat. Friderica Widyasari Dewi, yang sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, ditetapkan sebagai pejabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua DK OJK. Selain itu, Hasan Fawzi, mantan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, ditunjuk sebagai Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
Misbakhun mengapresiasi langkah sigap OJK dalam menunjuk pejabat pengganti. Menurutnya, penunjukan Friderica dan Hasan ini menjamin kesinambungan kepemimpinan dan operasional lembaga. "Tidak ada kekosongan kepemimpinan. Mekanisme internal OJK berjalan dengan baik dan responsif. Seluruh fungsi pengawasan, perlindungan konsumen, dan pengaturan pasar tetap berjalan normal," tegas Misbakhun.
Anggota Komisi Perbankan dan Keuangan DPR ini menambahkan, kecepatan OJK dalam merespons transisi kepemimpinan mengirimkan sinyal positif bagi pelaku pasar bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Ini juga memastikan kepastian regulasi bagi investor, baik domestik maupun global. Dalam konteks pasar modal, transisi ini dianggap sebagai momentum strategis untuk mempercepat penajaman kebijakan tata kelola dan transparansi, sejalan dengan praktik terbaik internasional.
Misbakhun menegaskan komitmen DPR bersama OJK untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing pasar modal Indonesia di kancah global. "Isu-isu yang menjadi perhatian investor internasional, termasuk standar transparansi dan perlindungan investor, menjadi fokus bersama. Langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan secara terukur dan konsisten," jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Misbakhun menekankan fundamental ekonomi Indonesia yang resilient dan solid. Ia mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menilai perkembangan ini secara objektif sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan. "Transisi ini justru menunjukkan kedewasaan institusi dan keseriusan Indonesia dalam menjaga kredibilitas sektor keuangan. DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan reformasi berjalan dan stabilitas pasar tetap terjaga," pungkasnya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar