BJB Batalkan Penunjukan Kontroversial, Ada Apa Gerangan?

Haluannews Ekonomi – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) secara mengejutkan mengumumkan rencana pembatalan pengangkatan tiga tokoh penting dalam jajaran pengurusnya. Keputusan ini akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 1 Desember 2025.

Pembatalan ini meliputi posisi Komisaris Utama Independen yang sebelumnya akan diisi oleh Wowiek Prasantyo (Mardigu), Komisaris Independen yang sedianya diemban Helmy Yahya, dan Direktur Kepatuhan yang seharusnya dijabat oleh Joko Hartono Kalisman.

Pihak BJB menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025. Pengangkatan ketiga nama tersebut sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 16 April 2025.

Sosok Mardigu, yang dikenal dengan julukan "Bossman Sontoloyo", memang kerap menjadi sorotan publik karena pandangan-pandangannya tentang geopolitik dan teori konspirasi. Selain dikenal sebagai pengusaha dengan puluhan perusahaan, Mardigu juga pernah berurusan dengan OJK terkait kegiatan usaha PT Santara Daya Inspiratama (Santara) dan inisiasi mata uang kripto "Cyronium".

Sementara itu, Helmy Yahya adalah seorang profesional dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang kuat dan pengalaman di berbagai posisi strategis. Joko Hartono Kalisman sendiri merupakan sosok internal BJB yang telah lama berkiprah di berbagai divisi penting.

Keputusan pembatalan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar dan masyarakat. Meskipun belum ada respons resmi dari pihak BJB maupun OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, sebelumnya sempat menyampaikan bahwa proses fit and proper test akan berjalan secara adil, objektif, dan akuntabel demi menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan.

OJK menekankan bahwa bank, sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat, harus dipimpin oleh individu yang memenuhi standar profesionalisme dan integritas tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dana masyarakat dan meningkatkan kontribusi perbankan dalam pembiayaan ekonomi nasional.

Editor: Rohman