BI Suntik Dana Rp 130 T untuk Program 3 Juta Rumah? Ini Faktanya!

Haluannews Ekonomi – Bank Indonesia (BI) memastikan dukungannya terhadap program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah. Strategi yang dijalankan, antara lain, melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). "Pembelian SBN tetap sama, artinya kita membeli SBN baik di pasar perdana (tenor hingga 1 tahun) maupun sekunder melalui perbankan," jelas Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono, dalam Taklimat Media Bank Indonesia, Kamis (6/3/2025). Transaksi di pasar sekunder dilakukan dengan membeli SUN (Surat Utang Negara) non-SPN (Surat Perbendaharaan Negara) dan SPNS (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) dari perbankan.

Dari Loper Koran Hingga Raja Minyak Sawit RI: Kisah Sukses Martua Sitorus!

Rupiah Meroket! Trump Jadi Pahlawan Mata Uang Garuda?

Dukungan BI tak hanya berhenti di pembelian SBN. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya, menambahkan bahwa peningkatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5% (mulai 1 April 2025) juga merupakan bagian dari komitmen tersebut. "Peningkatan KLM dari 4% menjadi 5% ini mendukung program perumahan rakyat. Diskusi lebih lanjut mengenai hal ini masih berlangsung," imbuhnya.

BI Suntik Dana Rp 130 T untuk Program 3 Juta Rumah? Ini Faktanya! — Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sebelumnya, pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sempat menyita perhatian publik. Ia menyebut BI akan menggelontorkan insentif hingga Rp 130 triliun untuk membiayai program 3 juta rumah, sebagai bagian dari insentif likuiditas makroprudensial (KLM). "Bank Indonesia bersedia menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," ujar Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dalam acara Haluannews Economic Outlook 2025.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Juda Agung sebelumnya menyatakan bahwa peningkatan KLM dari 4% DPK berpotensi menambah likuiditas lebih dari Rp 80 triliun, sehingga total likuiditas yang disalurkan mencapai Rp 375 triliun. "Dukungan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia dengan kementerian/lembaga, yang saat ini difokuskan pada sektor perumahan dan pertanian, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan," pungkasnya. Penjelasan resmi dari BI ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait komitmen dan mekanisme penyaluran dana untuk program ambisius tersebut.

Editor: Rohman