BI Kunci Suku Bunga Acuan 4,75% Lagi! Rupiah Aman?

Haluannews Ekonomi – Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI), kembali mengambil langkah konservatif dengan mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada level 4,75% untuk periode April 2026. Keputusan ini, yang diumumkan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 21 dan 22 April, juga diikuti dengan penahanan suku bunga Deposit Facility di 3,75% dan Lending Facility di 5,5%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan upaya berkelanjutan BI dalam memperkuat efektivitas penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter. Tujuannya tak lain adalah untuk membentengi stabilitas nilai tukar Rupiah dari imbas memburuknya konstelasi perekonomian global, khususnya akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang menciptakan ketidakpastian.

Menatap ke depan, Bank Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menempuh penguatan kebijakan moneter yang lebih lanjut, jika diperlukan. Komitmen utama adalah mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%.

Di sisi lain, kebijakan makroprudensial akan terus diintensifkan guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ini dilakukan melalui peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil, sembari tetap menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Tak kalah penting, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menopang aktivitas ekonomi dengan memperluas akseptasi pembayaran digital, memperkuat struktur industri sistem pembayaran, serta meningkatkan keandalan dan ketahanan infrastruktur pendukungnya.

Sinergi bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ini, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, akan diimplementasikan melalui serangkaian langkah strategis:

1. Penguatan Efektivitas Kebijakan Moneter:
   Dalam ranah moneter, BI akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi. Ini mencakup penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) baik di luar negeri maupun domestik (spot dan DNDF). Selain itu, BI akan memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter yang pro-pasar untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, guna mendukung stabilisasi Rupiah. Terakhir, Bank Sentral akan menjaga pertumbuhan Uang Primer di atas 10% melalui ekspansi moneter, termasuk transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur, untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

2. Akomodasi Kebijakan Makroprudensial:
   Terkait kebijakan makroprudensial, BI akan terus mengimplementasikan langkah-langkah akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini diwujudkan dengan mempertahankan sejumlah rasio penting, antara lain Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo 5%, serta rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo 3,5%. Lebih lanjut, BI akan mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada sektor prioritas, serta bersinergi dengan Pemerintah melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

3. Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran:
   Dalam upaya akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional, BI akan memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Agenda penting meliputi peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) yang mencakup Hackathon dan Digdaya (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya), serta inisiasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok pada 30 April 2026. Sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI-Hackathon-Digdaya juga akan diintensifkan untuk memperluas inovasi sistem pembayaran bagi efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).

4. Pendalaman Pasar Uang dan Valuta Asing:
   Untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional, BI akan memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030. Kebijakan ini mencakup pengecualian atas larangan transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) tertentu yang memenuhi persyaratan BI, guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik. Selain itu, BI juga akan memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah, yang bertujuan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah serta perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions, LCT).

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal, guna memitigasi dampak ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik. Hal ini esensial untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan program Asta Cita Pemerintah. Di kancah internasional, BI memperkuat dan memperluas kerja sama di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi mata uang lokal, serta memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas.

Editor: Rohman