haluannews.id – Industri perbankan nasional kini tengah dihadapkan pada ujian berat. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI-Rate yang kini bertengger di level 5,75% telah memicu kekhawatiran serius akan ketersediaan likuiditas. Sepanjang tahun 2026, BI-Rate telah melonjak 100 basis poin, menciptakan tekanan signifikan pada biaya dana bank.
Related Post
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa beban biaya pendanaan bagi perbankan kian merangkak naik. Ini merupakan imbas langsung dari kebijakan suku bunga acuan serta program-program pemerintah yang memerlukan penyesuaian. Anggito bahkan menyebut, sejumlah bank mulai menyuarakan keluhan akan ‘kekeringan’ likuiditas. "Biaya dana sekarang meningkat, bank-bank mengeluh kekeringan likuiditas," ujarnya dalam sebuah seminar di Perbanas Institute Jakarta, Selasa (28/7/2026). Ia menambahkan, margin bunga bersih (NIM) perbankan kini tertekan, seiring dengan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dalam beberapa bulan terakhir.
Data dari Bank Indonesia menunjukkan, penghimpunan DPK pada Juni 2026 mencapai Rp9.718,8 triliun, tumbuh 8,1% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 10,8%. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NIM perbankan per Mei turun menjadi 4,36% dari 4,56% pada akhir tahun lalu, mengindikasikan profitabilitas yang mulai tergerus.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjadi salah satu entitas yang merasakan langsung gejolak ini. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengakui situasi saat ini cukup menantang, namun pihaknya tetap berkomitmen menjaga likuiditas. "Pastilah terasa. Itu tantangan, bagian dari seni sebagai bankers," katanya, menekankan pentingnya manajemen aset dan liabilitas yang cermat. Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu juga menyoroti sengitnya persaingan memperebutkan likuiditas di pasar, yang mendorong bank-bank menaikkan suku bunga tabungan. Tantangan semakin kompleks dengan adanya penarikan saldo anggaran lebih (SAL) yang sempat dihadapi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Nixon berharap ada koordinasi dalam penawaran suku bunga agar tidak terjadi ‘lomba-lomba ke atas’ yang berlebihan, terutama dari bank-bank swasta kecil yang kini justru menawarkan suku bunga tinggi.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi turut memprediksi profitabilitas industri perbankan akan tertekan jika suku bunga acuan terus meningkat. Kenaikan BI-Rate secara langsung akan berdampak pada suku bunga deposito, meskipun ini juga bergantung pada struktur pendanaan masing-masing bank. Hery, yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), menjelaskan bahwa perbankan tidak bisa serta-merta menaikkan suku bunga kredit karena adanya periode transmisi.
Dari sektor syariah, Direktur Utama PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) Koko Tjatur Rachmadi mengamini adanya persaingan ketat dalam likuiditas. Ia berharap Gubernur BI yang baru nanti dapat membawa angin segar dan meredakan tantangan ini. Koko, yang juga Sekretaris Jenderal Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), menambahkan bahwa tingginya BI-Rate berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan dan menurunkan kualitasnya. "Kalau likuiditas ketat memang kita rasakan beberapa minggu atau bulan terakhir ini," pungkasnya, meski di industri perbankan syariah dan Aladin sendiri kondisinya masih terkendali.
Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga tidak luput dari dinamika ini. PT BPD Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim mengakui adanya tren kenaikan suku bunga deposito yang mengharuskan mereka untuk terus beradaptasi. "Alhamdulillah, sejauh ini likuiditas kami masih cukup ample, meski kami menyadari, ke depan akan cukup menantang," kata Winardi, menegaskan kesiapan Bank Jatim menghadapi situasi yang lebih ketat di masa mendatang.
Tinggalkan komentar