Haluannews Ekonomi – Guncangan hebat melanda pasar modal Indonesia pada Rabu (28/1/2026), ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk signifikan, memicu perhatian serius dari sejumlah pejabat tinggi ekonomi. Penurunan drastis ini tak lepas dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti isu transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, secara terpisah mendesak Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk segera mengevaluasi dan menindaklanjuti masukan dari penyedia layanan indeks global tersebut.
Related Post
Pada penutupan perdagangan hari itu, IHSG anjlok 7,35% ke level 8.320,56, atau terkoreksi 659,67 poin. Bahkan, indeks sempat menyentuh titik terendah dengan penurunan lebih dari 8%, yang memaksa otoritas bursa melakukan penghentian perdagangan sementara (trading halt) untuk meredakan kepanikan pasar. Pelemahan ini secara langsung dipicu oleh penilaian MSCI terkait free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes.
MSCI dalam pengumumannya mengungkapkan kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Meskipun BEI telah melakukan perbaikan minor pada data free float, MSCI menilai kategorisasi pemegang saham oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum cukup andal untuk mendukung penilaian free float dan kelayakan investasi. Persoalan mendasar lainnya adalah keterbatasan transparansi serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga wajar. Oleh karena itu, MSCI menegaskan perlunya informasi kepemilikan saham yang lebih rinci dan dapat diandalkan.
Menanggapi kondisi ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta BEI untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kendala yang dikeluhkan MSCI. "Pertama ada teknikal MSCI, kedua tentu dari BEI bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi mengenai apa yang diminta MSCI," jelas Airlangga, Rabu (28/1/2026). Ia menambahkan, transparansi pemegang saham free float adalah persyaratan fundamental bagi seluruh penyelenggara pasar modal dan perlu ditingkatkan sesuai praktik global.
Senada dengan Airlangga, Rosan Perkasa Roeslani dari BPI Danantara menegaskan bahwa laporan MSCI harus segera ditindaklanjuti. "Kita ketahui MSCI adalah acuan dari para investor dunia pada saat dia berinvestasi di negara-negara. Nah itu tentunya kita harus segera tindak lanjuti mengenai masukan dari MSCI," ungkap Rosan di Istana Kepresidenan. Meskipun demikian, Rosan optimistis bahwa fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat kuat, sehingga situasi ini tidak akan berlangsung lama.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menenangkan investor agar tidak panik. "Nggak usah takut," kata Purbaya. Menurutnya, penurunan harga saham saat ini lebih disebabkan faktor teknis dan merupakan "shock sesaat." Ia meyakini perusahaan-perusahaan akan mampu menyesuaikan diri dengan standar MSCI. Purbaya bahkan menyarankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi investor untuk membeli saham. "Sebelum bulan Mei harusnya sekarang it’s a good time to buy," tegasnya, memprediksi kinerja saham Indonesia akan kembali menguat dalam waktu dekat.
Langkah Sementara MSCI dan Dampaknya
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, MSCI telah menerapkan perlakuan sementara atau interim treatment untuk sekuritas Indonesia yang berlaku efektif segera. Kebijakan ini mencakup pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) hasil peninjauan indeks maupun aksi korporasi. Selain itu, MSCI tidak akan menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) serta menahan migrasi naik antar segmen ukuran. Konsekuensi dari langkah ini adalah kemungkinan penurunan bobot saham Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Frontier Market setelah melalui proses konsultasi pasar.
Komitmen BEI, KSEI, dan OJK
Menyikapi pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan MSCI. "Kami memandang masukan yang disampaikan MSCI adalah bagian penting dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia," ujar Corporate Secretary BEI Kautsar Primadi, seperti dikutip Haluannews.id.
BEI berkomitmen untuk meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI melalui penguatan transparansi data pasar, termasuk penyediaan informasi yang lebih akurat dan andal, sesuai dengan praktik terbaik global. Sebagai langkah konkret, BEI telah menyampaikan pengumuman data free-float secara komprehensif melalui website resminya sejak 2 Januari 2026, dan akan disampaikan secara rutin setiap bulannya. Melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan MSCI, SRO, dan OJK, BEI optimistis dapat terus memperkuat daya saing Pasar Modal Indonesia di tingkat global, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar