Haluannews Ekonomi – Polemik pembayaran dana pensiun karyawan Jiwasraya kembali mencuat. Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah mengembalikan aset-aset yang dirampas negara dari para pelaku kejahatan di Jiwasraya, termasuk Benny Tjokrosaputro (Bentjok). Aset tersebut dinilai penting untuk melunasi kewajiban perusahaan kepada para pensiunannya.
Related Post
Dalam rapat kerja Komisi VI dengan beberapa BUMN terkait, termasuk Jiwasraya dan IFG Life, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan nasib aset-aset yang telah disita negara. Rieke menekankan bahwa aset tersebut bukan milik negara, melainkan milik karyawan Jiwasraya yang kini terkatung-katung hak pensiunnya.
Direktur Operasional dan Keuangan Jiwasraya, Lutfi Rizal, mengakui aset tersebut telah disita negara. Namun, desakan dari Komisi VI untuk mengembalikan aset itu dinilai penting mengingat besarnya tunggakan pembayaran pensiun. Hingga saat ini, Jiwasraya baru mampu membayar Rp 132 miliar dari total kewajiban Rp 486 miliar.
Rieke menegaskan, Komisi VI mendesak pemerintah segera mencari solusi dan berkomunikasi terkait mekanisme pengembalian aset tersebut. "Itu kan uangnya punya karyawan," tegas Rieke. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.
Sementara itu, Direktur Utama IFG Life memberikan pandangan bahwa pengembalian aset tersebut berpotensi mengurangi besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima perusahaan. Pernyataan ini disampaikan sebagai pendapat pribadi.
Lebih lanjut, Lutfi mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 257 miliar. Ia menyebut tersangka kasus utama Jiwasraya, Bentjok dan Heru Hidayat, juga terlibat dalam kasus fraud DPPK ini. Kasus ini semakin memperumit upaya penyelesaian kewajiban pembayaran pensiun karyawan Jiwasraya.
Tinggalkan komentar